Siapa profesional murni dan profesional parpol pada kabinet Jokowi JK

Jokowi bersama Tim Transisi Pemerintahan. Image: solopos.com

Di tengah hebohnya “tolak pilkada tidak langsung” atau “pilkada oleh DPRD, Jokowi JK semakin sibuk meneliti dan memilih siapa saja yang tepat untuk menjadi menteri, sehingga belum satu pun nama calon pembantu presiden pada kabinet Jokowi JK yang diumumkan. Jokowi hanya mengumumkan postur, arsitektur dan modifikasi kementerian. 

Apakah ada nama-nama yang selama ini digosipkan atau diusulkan banyak pihak yang benar-benar akan terpilih? Selain profesonal murni dan profesional Parpol, apakah ada staf atau deputi Tim Transisi  dan relawan Jokowi JK yang akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi JK?

Meskipun belum disebutkan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi JK, namun komposisi dan struktur kabinet pemerintahan baru Jokowi JK telah diungkap. Untuk 7 kementerian penting dan strategis akan dipimpin profesional murni, artinya kementrian keuangan, ESDM, Pertanian, BUMN, Kesehatan, dan kementrian Pendidikan bukan berasal dari partai politik. Diungkap pula akan ada 18 orang profesional murni yang akan direkrut sebagai menteri. 

Olga Lidya, bersama Slank dan relawan Jokowi JK. Image: tempo.co

Sementara itu akan ada 16 politisi yang berasal dari partai politik pengusung pasangan Jokowi JK saat pilpres 2014 juga akan mendapat kesempatan menjadi menteri. 

Deputi Tim Transisi Jokowi Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa porsi menteri dari partai politik cukup besar karena kualitas kader parta-partai telah menunjukan peningkatan. Pada era Susilo Bambang Judhoyono (SBY) ada 21 anggota Parpol yang menjadi menteri.

Apakah para menteri dalam kabinet Jokowi JK bisa menjawab tantangan para komentator politik, relawan dan rakyat supaya bisa menjadi menteri yang bebas suap dan korupsi?

Apakah Jokowi JK berhasil memilih menteri yang tepat? Image: sumsel.tribunnews.com

Pada saat kampanye Joko Widodo alias Jokowi pada saat kampanye pilpres Juli 2014 lalu sering mengungkap bahwa kementerian di era pemerintahannya akan dirampingkan, namun belakangan ini Jusuf Kalla atau JK kurang setuju jika jumlah kementrian dirampingkan. 

Pada era Gusdur memang ada kementrian yang dibubarkan, dan dampaknya cukup panjang ketika memutasi para Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kerepotan pasti terjadi, apalagi menyangkut karir para PNS di kementrian. Menurut pengamat dibutuhkan minimal dua tahun untuk membereskan jika dilakukan perampingan kabinet.

Jokowi mengatakan jumlah kementerian akan sama dengan kabinet sebelumnya, yaitu 34 menteri dengan 18 menteri berasal dari kaum profesional dan 16 dari profesional partai.  Jokowi juga mengatakan bahwa dari 34 menteri maka 19 kementerian tak diubah karena dipertahankan seperti sekarang. Bahwa ada enam kementrian yang dengan penamaan baru, enam kementerian digabung, dan ada tiga kementerian baru. 

Jika ingat pada sejarah reformasi, komposisi dan struktur kabinet hampir selalu berganti di tiap pemerintahan. Sejak reformasi, Indonesia pernah memiliki 37 menteri dalam masa pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan SBY jilid I. Bahkan Indonesia pernah memiliki 100 menteri, yaitu ketika menjelang jatuhnya pemerintahan Presiden Sukarno.

DR. H. Kurtubi, batal jadi menteri ESDM? Image: sasak.org

Dikutip dari BBC Indonesia, pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, masalah ramping tidaknya kabinet tidak bisa diukur oleh jumlah menteri semata dan terlalu dini untuk menilai kabinet Jokowi sekarang, dan terlalu dini untuk kecewa dengan keputusan jumlah kementerian maupun postur kabinet pemerintahan baru ini. 

Jokowi juga mengumumkan bahwa jabatan wakil menteri (wamen) akan dipangkas. Hanya pada kementerian luar negeri akan ada posisi wakil menteri. Bisa dikatakan ini merupakan keputusan yang masuk akal untuk merespon pentingnya penghematan anggaran pada kabinet Jokowi JK, karena jabatan wakil menteri pada era SBY sangat ditentang dan menuai banyak kritik. 

Lalu siapa saja yang akan dipilih menjadi menteri baru? Jokowi sempat menyinggung tentang kandidat ideal yang akan memimpin kementerian ESDM. Menurut situs news.okezone.com ada 15 menteri ESDM, dan dari 15 kandidat mengerucut hanya menjadi dua orang, yaitu Poltak Sitanggang dan Darwin Silalahi. Jika ini benar, maka Pengamat minyak dan gas bumi dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies, DR. H. Kurtubi, SE, MSp, MSc, yang merupakan anggota Partai Nasdem ini batal mendapat peluang sebagai Menteri ESDM. 

Para Relawan Jokowi JK. Image: jokowidiary.blogspot.com

Apakah Jokowi terpengaruh dengan prahara yang terjadi di kementerian ESDM dimana Jero Wacik, kader Partai Demokrat ini telah menjadi tersangka kasus korupsi, suap, bahkan pemerasan. 

Mungkin Jokowi trauma dan enggan menempatkan profesional atau para ahli yang ada di partai koalisinya untuk menduduki jabatan menteri. Jokowi juga harus menegaskan kepada para menterinya supaya berani menolak untuk memberikan suap kepada anggota DPR. Para menteri di era Jokowi JK ini juga harus tahan uji untuk tidak meminta jatah kepada BUMN, dan tergoda suap oleh pihak asing maupun perusahaan swasta, apalagi menjadi sapi perah partai politik. 

Di tengah penolakan rakyat dan para aktivis serta kepala daerah yang menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung alias dipilih oleh DPRD, Jokowi JK harus bekerja keras untuk memilih menteri yang tepat. Sebagaimana dijanjikan di masa kampanye pilpres lalu, Jokowi dan JK harus teguh pendirian untuk mengutamakan calon menteri yang jujur, punya integritas, tidak tersangkut kasus suap atau korupsi, bahkan harus tidak tersangkut masalah susila, bukan saja harus memilih profesional murni atau kaum profesional yang ada di partai politik.

Rakyat dan para relawan Indonesia, begitu pula para pengamat serta komentator politik perlu memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih supaya bisa jernih memilih menteri yang bermutu tinggi sesuai harapan rakyat, dan bisa memimpin kementerian untuk kepentingan rakyat menuju Indonesia hebat dan sejahtera. Jokowi masih punya kesempatan emas untuk memberi "Jokowi effect", baik pada IHSG maupun kepada calon investor dan pelaku usaha ketika nanti secara resmi mengumumkan para menteri baru.