Apakah MKD bisa terbuka pada sidang dugaan pencatutan nama Presiden oleh Setya Novanto?

Apa yang akan terjadi terhadap Setya Novanto sidang MKD tentang pencatutan nama Jokowi?

Politik Indonesia memang heboh, terutama di gedung DPR. Kini MKD menghadapi tantangan besar untuk mememeriksa dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Setya Novanto yang menurut transkrip dan rekaman yang diserahkan Menteri ESDM, Sudirman Said – terdengar suara seperti Setya Novanto yang meminta saham dengan mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla, dan membuat Jokowi sangat marah. Apakah MKD berani memeriksa Setya Novanto secara terbuka dan transparan seperti harapan publik?

Setya Novanto dan Fadli Zon yang aktif membela Novanto. Image: beritagar.id

Setelah heboh dengan keberadaan Setya Novanto, ketua DPR RI pada kampanye Donald Trump, belakangan ini Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI. Laporan tersebut dilengkapi dengan transkrip pembicaraan sang ketua DPR dengan petinggi Freeport di sebuah hotel. Pada transkrip itu ada kalimat Novanto meminta saham dan proyek listrik. Setelah itu Sudirman Said diwakili Said Didu juga menyerahkan flash disc berisi rekaman untuk mendukung transkrip tersebut.

 

Setya Novanto dan ARB, ketua umum Golkar. Image: nasional.tempo.co

Pada kasus yang diplesetkan oleh para netizen sebagai “Papa Minta Saham” ini, Setya Novanto bisa berbangga karena rekannya dari Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon membela Novanto dengan gagah berani di berbagai kesempatan, bahkan pada acara Mata Najwa. 

Begitu pula Aburizal Bakrie alias Ical alias ARB menganggap Setya Novanto tidak bersalah, dan KMP alias Koalisi Merah Putih yang telah ditinggalkan oleh PAN juga tidak menyalahkan Setya Novanto berkenaan dengan pencatutan nama presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada Freeport.

 

Menteri ESDM Sudirman Said besama anggota MKD di DPR. Image: politik.news.viva.co.id

Sementara itu, MKD didesak supaya menyidangkan kasus pencatutan nama presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ini secara terbuka, bukan tertutup seperti pada kasus pertemuan Setya Novanto dengan Donald Trump di Amerika Serikat itu, dimana Novanto hanya diberikan “hukuman ringan” berupa teguran lisan.

Sementara itu, dikutip dari nasional.tempo.co “Persoalan ini menyangkut kepentingan publik, tidak ada alasan bagi MKD menyidangkan secara tertutup,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono, Jumat, 20 November 2015. Bahkan Abdulhamid menilai dokumen laporan kasus ini juga seharusnya dibuka kepada publik.

Dikalangan anggota DPR juga ada keresahan, sehingga sejumlah anggota DPR mendorong mosi tidak percaya terhadap Setya Novanto karena dianggap telah melanggar etik dan marwah atau kehormatan DPR. Menurut  suarasurabaya.net – mereka antara lain Adian Napitupulu (FPDIP), Taufiqulhadi (FNasDem), Inas Nasrullah (FHanura), Arifin Hakim Toha (FPKB). Mosi tidak percaya tersebut terjadi karena dugaan pencatutan nama Joko Widodo Presiden dan Jusuf Kalla Wapres yang dilakukan Setya Novanto untuk meminta saham dan proyek kepada PT Freeport Indonesia, meskipun dugaan tersebut dibantah oleh Ketua DPR dari Partai Golkar ini.

Menurut kompas.com Adian Napitupulu, berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu akan dilakukan jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tegas dalam menindak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. Adian menilai, pertemuan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang didampingi pengusaha Reza Chalid telah membuat kegaduhan baru.

Dikutip dari kompas.com Setya Novanto merasa diblack-mail. "Saya merasa ini kayak blackmail  juga begitu, diedar-edarkan. Saya begini juga Ketua DPR, kok sampai tega mem-blackmail begitu. Saya enggak ngerti juga apa motif dan tujuannya," ujar dia. Sebagaimana diketahui, Sudirman Said, Menteri ESDM menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid menemui Maroef sebanyak tiga kali. 

 

Setya Novanto, Fadli Zon dan Donald Trump. Image: merdeka.com

Pada pertemuan ketiga tanggal 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Inilah yang disebut sebagai pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Menurut Jusuf Kalla, Presiden Jokowi sangat marah dengan pencatutan itu.

Sudirman Said juga menambahkan, bahwa Setya Novanto meminta saham pada proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut. Sudirman mengaku mendapat informasi ini dari Maroef.

Publik pun menuntut supaya Setya Novanto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Ada pula yang meminta supaya Setya Novanto yang pernah lolos dari kasus cesie Bank Bali ini supaya non aktif, sehingga MKD bebas bekerja untuk memeriksa kasus pencatuan nama presiden dan wapres ini tanpa ada intervensi. Apakah MKD bisa adil dan transparan pada kasus ini? Masyarakat dan siapa saja yang anti korupsi di Indonesia pasti menantikan sidang MKD yang terbuka, bukan tertutup, sehingga seluruh rakyat bisa melihat kasus ini secara transparan.