Jokowi umumkan kabinet setelah dicek KPK dan PPATK

Jokowi disambut ratusan ribu rakyat setelah pelantikan di gedung MPR. Image: merdeka.com

Jokowi siap umumkan kabinet meskipun sempat terdunda karena daftar nama yang "diperiksakan" di KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata ada yang diberikan gradasi warna merah dan kuning. Ada pengamat yang menanggapi sinis langkah Jokowi yang telah meminta KPK untuk memeriksa daftar calon menteri yang kemungkinan besar sebagian berasal dari partai politik yang mengusung Jokowi JK pada pilpres Juli 2014 lalu. Langkah Jokowi untuk meminta bantuan KPK dan PPATK merupakan bukti bahwa Jokowi punya komitmen pada gerakan anti korupsi. Apakah akan ada kejutan pada kabinet Jokowi?

Para relawan ternyata rela jika Jokowi tidak buru-buru untuk mengumumkan kabinetnya, karena para relawan dan banyak pengamat yang menyetujui cara Jokowi ini, bahkan dianggap fenomenal karena belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Bahkan ada yang berharap supaya calon pejabat publik dicocokkan terlebih dahulu di KPK dan PPATK, sehingga Indonesia akan memiliki pejabat yang memulai jabatannya dalam posisi bersih. 

Kenapa para pimpinan atau ketua dan wakil ketua DPR juga dipilih melalui cara yang sama, yaitu dicek dulu di KPK dan PPATK, sehingga bisa diketahui apakah masuk katagori merah, kuning atau warna lainnya. Jika ini dilakukan, maka para anggota DPR akan segan untuk bermain-main dengan uang negara (APBN) atau mencuri uang rakyat.

Abraham Samad ketua KPK. Image: jakpro.id

Jokowi tentu harus mempertimbangkan calon menteri yang disodorkan oleh parpol pendukungnya, atau usulan-usulan nama lainnya dari pihak lain. Dengan cerdik Jokowi meminta tolong kepada KPK untuk memeriksa indikasi dari sisi korupsi, dan meminta PPATK untuk memeriksa apakah ada di antara calon menteri yang telah melakukan transaksi keuangan secara tidak wajar, misalnya jika dikaitkan dengan pekerjaan atau penghasilan resmi sang calon menteri. Jokowi telah berfikir secara "out of the box", dan ini belum pernah dilakukan oleh politisi hebat lainnya di Indonesia. 


Apa yang dilakukan oleh Jokowi bisa menjadi cara paling ampuh untuk membatalkan usulan nama yang diusulkan oleh parpol atau usulan siapa saja karena telah mendapat laporan tentang rekam jejak calon menteri. Ini merupakan cara cerdik dan sangat elegan, sehingga Jokowi tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar, jika misalnya Jokowi kurang cocok dengan sang calon menteri yang diusulkan oleh siapa saja, termasuk calon dari parpol. Jokowi cukup menunjukkan jawaban dari KPK dan PPATK.



Jokowi bukan hanya harus memiliki kabinet dengan profesional, pintar, dan ahli, namun juga harus punya modal kejujuran, integritas dan siap bekerja, bukan menjadikan jabatan mentri hanya untuk prestise, apalagi untuk menjadikan anggaran di kementerian untuk dikorupsi untuk kepentingan golongan, partai, apalagi untuk kepentingan pribadi sang menteri.

 Apakah mereka punya komptensi untuk menjabat menteri di era yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan?

Sejak Jokowi dan Jusuf Kalla ditetapkan Komosi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, banyak nama-nama bermunculan sebagai calon menteri kabinet Jokowi JK. 

Jokowi juga terbuka untuk menerima masukan calon menteri dari masyarakat. Seperti pada era sebelumnya muncul pula kriteria menteri seperti syarat profesional, ahli dibidang yang akan dijabatnya, bisa dari partai politik, bisa dari kalangan profesional. 

Kini ditambah pula syarat baru yaitu sang calon menteri harus bebas dari kasus korupsi. Barangkali perlu ditambahkan syarat lain putra putri yang akan duduk sebagai menteri juga tidak pernah melakukan tindakan tercela seperti pelecehan seksual, atau tersangkut kasus pidana. 

Menarik untuk dicermati tentang munculnya gosip-gosip yang mendekati kebenaran, yaitu ada elite parpol di dalam koalisi Prabowo - Hatta yang mulai "tertarik" untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi JK. Kita tahu ada elite muda dan senior dari Partai Golkar yang secara independen menjadi tim sukses atau relawan Jokowi JK ketika pilpres. Apakah mereka akan masuk dalam kabinet presiden Indonesia ke 7, apalagi Jusuf Kalla merupakan kader senior Golkar yang pernah menjadi Ketua Umum partai pohon beringin ini. Kita juga sangat maklum kalau Golkar enggan untuk menjadi oposisi, karena lebih senang menjadi bagian dari pemerintahan yang telah mereka jalani sejak jaman orde baru sampai era reformasi.

Jika Jokowi JK memasukkan tim sukses yang berasal dari partai Golkar seperti Luhut B. Panjaitan tentu tidak akan ada keberatan dari PDI P ataupun partai pendukung Jokowi JK lainnya karena Jendral (Purnawirawan) Luhut Panjaitan dan beberapa orang lainnya telah "mengeluarkan keringat politik" sebagai tim sukses. 

Apakah ada peluang bagi kader Partai Persatuan Pembangunan masuk di dalam kabinet ini?

Tentu para pendukung Jokowi JK, begitu pula para relawan tidak akan "merestui" bila ada kader PKS masuk sebagai menteri di kabinet presiden baru ini. Tentu anda masih ingat bagaimana sikap dan berbagai ucapan beberapa elite PKS yang cenderung menyerang figur Jokowi. 

Dalam sistem pemerintahan dan tata negara di Indonesia, presiden diberi wewenang penuh atau hak prerogatif untuk mengisi kabinetnya. Walaupun dalam kenyataanya sang presiden pasti akan berkonsultasi dengan wakil presiden dan tentu saja dengan para ketua umum partai yang menjadi bagian dari "koalisi" selama pemilihan presiden. Namun, Jokowi telah membuat trobosan baru dengan memberikan kesempatan kepada masyrakat untuk mengusulkan calon-calon menteri, sehingga Jokowi bersama Jusuf Kalla mempunyai pilihan yang lebih beragam, tentu saja syarat bebas korupsi dan syarat-syarat lainnya bisa dipenuhi. Masyarakat juga harus memberikan usulan calon yang tepat, bukan karena mengidolakannya atau ada kepentingan lain.

Jenderal Luhut B Panjaitan. Image: kabar3.com

Jika SBY meminta para calon menterinya untuk membuat "paper" dan mempresentasikannya di Cikeas, maka Jokowi telah melakukan cara unik dan out of the box, yaitu dengan melakukan fit dan proper test melalui KPK dan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Langkah unik Jokowi dalam menyeleksi calon mentri seperti itu memang harus dihargai dan didukung oleh siapa saja yang menginginkan Indonesia aman dari ancaman korupsi.

Meskipun ada masalah di DPR yang telah dikuasai atau disapu bersih oleh KMP, sepertinya Jokowi JK tidak perlu ragu untuk terus mencermati para calon menteri, baik yang datang dari usulan masyarakat maupun yang diajukan oleh partai politik pendukung. 

Jokowi juga harus percaya diri untuk mengambil keputusan final karena dari pertemuan dengan para calon menteri, Jokowi pasti bisa "menerawang" dengan tepat dan mendapatkan kesan atau "chemistry" yang bisa diajak kerja sama dan sama-sama bekerja, dan lebih mementingkan kepentingan negara di atas  apalagi kepentingan pribadi, partai dan kepentingan lainnya.

By the way, siapa relawan Jokowi JK yang akan terpilih sebagai menteri, juru bicara kepresidenan atau staff khusus di Istana?