Transkrip asli rekaman suara Nurdin Halid menunjukkan Golkar tolak Pilkada Langsung

Nurdin Halid. Image: politikerja.blogspot.com

Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya. 

Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015. 

Nurdin Halid bersama ARB. Image: tribunnews.com

Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal mencalonkan ARB alias Ical atau Aburizal Bakrie, sang ketua umum partai berlambang pohon beringin ini, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pilpres pada Juli 2014 lalu. 

Dengan mobilisasi luar biasa, bahkan Nurdin Halid yang merupakan panitia penting, sebagai steering committee pada Munas yang kontroversial ini, Partai Golkar juga menolak Perpu Pilkada yang diluncurkan Presiden SBY, sehingga posisi Golkar lebih “senang” bila para gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD, bukan pemilihan langsung. Dari transkrip rekaman suara Nurdin Halid itu, maka sangat jelas bagaimana arah asli dari Partai Golkar di bawah pimpinan ARB.

Dari rekaman ini masyarakat juga semakin faham, bahwa Gokar versi ARB adalah mempertahankan posisi Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP), dan menolak Perpu Pilkada, sehingga demokrasi langsung yang selama ini dinikmati pada Pilkada maupun Pilpres bisa terancam. Apakah Munas Golkar ini merupakan awal tragedi bagi demokrasi langsung di Indonesia? Untuk mengetahuinya, maka transkrip rekaman suara Nurdin Halid perlu dibaca dengan seksama, yaitu sebagai berikut:

ARB bersama Prabowo dan anggota KMP. Image: rmolsumsel.com

Kemudian dikatakan turun kursi, iya turun bukan karena elektoral partai tapi karena sistem. Soal Golkar, kursi Golkar kursi mahal, ini diakui kawan-kawan provinsi. Sehingga kalau sekarang masuk ke pemerintahan, bukan kejayaan partai yang kita dapat tapi kehancuran partai.

kenapa, teman-teman mengatakan, termasuk saya mengatakan, siapa kader partai yang paling potensial memiliki kapasitas tinggi menjadi ketum? Bisa menyaingi karakter, merakyat, gaya kepemimpinan disukai rakyat, siapa yang bisa menyaingi Jokowi? Enggak ada!.

Jadi kalau kita ke pemrintahan, kita di bawah, enggak mungkin bisa mengembalikan pihak partai. Nah kemudian di situ kawan-kawan berpikir, harus kita buat pemerintahan dan koalisi harus solid. Dikaji lagi oleh kawan-kawan Koalisi Merah Putih itu siapa? Di sana ada Pak Prabowo, Pak Amien Rais, Pak Hatta Rajasa, ada Anies Matta, ada Suryadharma Ali pada waktu itu."

Untuk saat ini dibutuhkan figur pemersatu, dan pada saat itu dipilihlah ketum kita Pak ARB. Pertanyaannya adalah apakah KMP bisa solid? Kalau bukan ARB, kesimpulan kawan-kawan enggak mungkin solid karena kalau ketumnya bukan ARB, tidak mungkin Pak Prabowo mau kasih Golkar menjadi ketua presidium.

Sekarang pertanyaannya kalau Pak Prabowo apakah masih sama? Bisa iya, bisa tidak. Tapi saya katakan tidak. Sementara kita butuh di luar pemerintahan KMP harus solid, maka silakan berkuasa di eksekutif, kita berkuasa di DPR.

Dan kita sudah buktikan ini pada Pak Aziz Syamsuddin, kita sudah buktikan mulai dari UU MD3, RUU Pilkada, pemilihan Ketua DPR, dan ke depan UU MD3 akan direvisi. Pak ARB sudah perintahkan revisi nanti berlaku sampai pilkada, begitu selesai mengenai pilkada.

Bapak saudara-saudara sekalian ketua umum kita saya juga baru tahu, saya pikir beliau ada pergerakan baru di lembaga DPR, ternyata tidak. Dia punya feeling yang sangat kuat, dia melalui orang lain mengajukan judicial review<> ke MK dan sudah mulai, kenapa?

Karena kalau judicial review itu diterima, artinya perppu dibatalkan oleh MK maka otomatis UU Pilkada itu berlaku.

 

Jokowi bersama Koalisi Indonesia Hebat. Image: nasional.kompas.com

Inti dari rekaman suara Nurdin Halid itu merupakan skenario pemenangan Ketua Umum Partai Golkar petahana Aburizal Bakrie, sebagai ketua umum lagi untuk masa jabatan kedua. Ical alias ARB akan terpilih secara aklamasi. Dari sejarah Golkar sejak jaman orde baru sampai era reformasi ini, belum pernah ada ketua umum Golkar yang menjabat dua kali, dan Aburizal Bakrie akan menjadi preseden baru.

Menurut situs politikerja.blogspot.com, dengan judul Tragedi Demokrasi Munas Golkar di Bali, “Peran yang diduga dilakukan oleh Nurdin Halid melalui transkrip rekaman yang berisi skenario kejahatan memenangkan Aburizal, disebut oleh Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono sebagai Machiavelli, seorang diktator sekaligus penulis buku ‘Discourses on Livy’ yang memisahkan teori politik dari etika”.

Jika ARB kembali menjadi ketua umum, maka demokrasi langsung pada Pilkada akan berada dalam posisi bahaya, begitu pula nasib pemilihan umum presiden. Apakah rakyat dan mahasiswa akan rela dengan demokrasi semu yang akan dilakukan dengan pilkada di ruangan DPRD? Apa yang akan dilakukan oleh para mahasiswa, pegiat demokrasi dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)?