Tantangan dan Peluang Jokowi sebagai presiden ke 7

Jokowi dan Jusuf Kalla siap memimpin Indonesia. Image: palembang.tribunnews.com

Para relawan Jokowi JK, partai pendukung, relawan dan pemilih Jokowi JK, dan mayoritas masyarakat sudah bisa bernafas lega karena KPU menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta yang ditujukan kepada KPU di Mahkamah Konstitusi. 

Kini telah ada kepastian hukum untuk pemerintahan Jokowi JK, namun masih ada beberapa kegiatan politik yang harus dilakukan, khususnya oleh Jokowi, yaitu apakah proses mundurnya Jokowi sebagai gubernur DKI akan mulus di sidang DPRD Jakarta? Begitu pula pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan lancar di DPR/MPR?

Harus diakui, masih ada pihak-pihak yang belum "legowo" atau rela jika Jokowi menjadi presiden RI ke 7. Sampai artikel ini ditulis, ancaman pihak Prabowo untuk membuat gugatan atau tuntutan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang belum dilaksanakan. Entah bukti apa yang akan diajukan oleh Prabowo - Hatta untuk "menggoyang" keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta pada 22 Agustus 2014 yang lalu. 

Prabowo dan Koalisi Merah Putih, apakah masih permanen? Image: pemilu.okezome.com

Bahkan ada wacana untuk mempersulit proses pengunduran diri Jokowi sang gubernur DKI ini di DPRD DKI Jakarta. Jika ini benar, maka Indonesia sekali lagi akan mendapatkan tontotan yang tidak elok. 

Para mahasiswa fakultas hukum di bidang hukum tata negara akan bingung jika para angggota DPRD Jakarta yang mencoba untuk melakukan gerakan politik yang tidak etis ini. Begitu pula jika ada gonjang-ganjing Senayan, dimana para anggota DPR ada yang akan untuk mencoba mereduksi jumlah anggota DPR yang seharusnya tanpa keraguan siap untuk melantik Jokowi sebagai presiden, dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Ada pula wacana untuk mempansuskan pilpres 2014 di DPR. Jika ini dilakukan, sama saja dengan mementahkan keputusan MK yang telah memiliki kepastian hukum, final and binding (terakhir dan mengikat). 

Masih ada tantangan "sepele" dan sangat mengganggu untuk Jokowi, namun selalu ada peluang bagi Jokowi untuk mengubah kesulitan menjadi sebuah solusi. Apakah itu?


Jokowi sebagai presiden telah diberikan hak prerogatif oleh Undang-Undang Dasar '45 untuk memilih calon menteri dan membentuk kementrian untuk membantunya menjalankan pemerintahan RI bersama Jusuf Kalla. Selain syarat integritas, jujur, bebas masalah HAM, profesional, maka Jokowi telah beberapa kali menyatakan bahwa para menterinya harus rela melepaskan jabatan Ketua Umum di Partainya, atau jabatan eksekutif seperti sekjen di partai masing-masing, sehingga mereka bisa fokus untuk memimpin kementerian.

Politisi Golkar ada yang siap dukung Jokowi. Image: nasional.kompas.com

Surya Paloh sangat mendukung ide Jokowi ini, namun petinggi partai lain seperti Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari PKB nampaknya belum rela untuk melepas jabatan ketua umum di PKB. Bagaimana dengan Wiranto dari Partai Hanura atau Sutiyoso dari PKPI? Apakah mereka siap tidak rangkap jabatan?

Persoalan penting lainnya adalah bagaimana nanti jalannya proses legislasi, anggaran (APBN) atau proses politik lainnya di gedung DPR, karena pada dasarnya pemerintahan Jokowi JK pasti sangat membutuhkan dukungan parlemen, sehingga program dan janji-janji selama kampanye Pilpres 2014 bisa dijalankan dengan mulus. 

Hamzah Haz paling kanan mantan wapres dan mantan Ketum PPP. Image: tajuk.co

Beberapa orang penting di koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo - Hatta "bersumpah" bahwa mereka akan permanen, bukan hanya di DPR Senayan, melainkan pula di semua provinsi akan selalu menjadi koalisi permanen. 

Meskipun demikian, Jokowi dan beberapa politisi PDIP telah mengklaim bahwa telah ada beberapa partai dari koalisi Merah Putih yang siap mendukung atau bergabung dengan koalisi Jokowi JK, khususnya di parlemen. Apakah akan ada politisi Partai Golkar, PPP atau PAN yang akan siap menjadi menteri atau menjadi pejabat setingkat menteri di Kabinet Jokowi JK? 

Mantan wapres dan mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz sejak pilpres memang menginginkan supaya PPP mendukung Jokowi JK, namun Surya Dharma Ali dan elite PPP akhirnya memilih kubu Prabowo - Hatta, yang akhirnya kalah dalam pilpres 2014. Para elite Golkar pun terpecah dan banyak yang ingin mendukung Jokowi JK, bahkan ingin segera melengserkan ARB alias Ical alias Aburizal Bakrie dari kursi ketua umum Partai Golkar. 

Kita perlu menantikan ini dengan sabar, apakah akan ada perubahan drastis dalam drama politik menjelang pelantikan Jokowi JK?

Para relawan Jokowi JK memang belum bisa dibubarkan, karena Jokowi secara khusus telah meminta para relawan untuk ikut mengawal pemerintahan Jokowi JK, bahkan para relawan diminta untuk melaporkan bila ada "keanehan atau kejanggalan" di kantor-kantor pemerintahan seperti apakah ada pungutan liar, hambatan birokrasi seperti proses perijinan usaha, dan lain sebagainya. 

Alangkah baiknya jika Jokowi sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat supaya "berani" untuk mengadu secara elegan kepada rakyat melalui pidato resmi dalam suatu kesempatan tertentu, misalnya bila ada usulan anggaran atau program yang diganjal secara frontal oleh anggota DPR. Jokowi perlu meniru Barack Obama, presiden Amerika Serikat yang beberapa kali memberitahu rakyat Amerika tentang masalah yang dihadapi Obama di Kongres atau Senat. Jokowi pun bisa melakukan hal yang sama seperti Obama karena Jokowi merupakan pilihan rakyat secara langsung, sehingga anggota DPR tidak bisa dengan alasan subyektif untuk menjegal program presiden hanya karena "tidak rela kalah", atau kepentingan partai atau kelompok.

Para relawan punya kekuatan penuh untuk mendukung Jokowi JK jika memang program Jokowi JK memihak rakyat atau karena berniat untuk melaksanakan janji kampanye pilpres 2014. Namun, para relawan pun harus obyektif jika ada kekeliruan yang dilakukan para menteri atau pejabat di pemerintahan Jokowi. 

Jokowi JK, Surya Palon dan para relawan. Image: beritasatu.com

 Para relawan pun perlu mengritik anggota DPR dan lembaga lainnya yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika kampanye para relawan memang sah-sah saja mendukung Jokowi JK secara fanatik, namun setelah Jokowi menjadi presiden, maka para relawan harus bisa secara cerdas ketika memberikan dukungan ataupun ketika memberikan kritik kepada Jokowi, Jusuf Kalla dan para menteri di kabinet presiden baru ini. 

Indonesia telah memiliki presiden baru, seharusnya era 2014 - 2019 bisa menjadi awal yang sangat tepat untuk mewujudkan Indonesia hebat atau Indonesia baru yang lebih sejahtera, lebih pintar dan lebih kuat.