Prabowo Gugat KPU ke MK. Jokowi JK dan relawan tetap tenang

Prabowo orasi di depan gedung MK. Image: jpnn.com

Meskipun telah diajak buka puasa bersama oleh Presiden SBY, ternyata Prabowo tetap "kekeuh" tidak mau "legowo" untuk menghormati proses rekapitulasi perhitungan suara di KPU, bahkan Prabowo berpidato di Rumah Polonia dan melepaskan kegalauannya, namun tanpa didampingi sang cawapres Hatta Rajasa - sebagai puncaknya Prabowo mengirim video ke Youtube yang pada dasarnya berisi keluh kesah Prabowo merasa tidak dihargai sebagai seorang "pejuang yang siap mati" untuk Indonesia di kala masih prajurit TNI, juga ada sindirian tentang pejabat yang "dibeli" dalam kaitan proses pilpres, dan tentu saja tudingan Prabowo tentang kecurangan pada proses rekapitulasi di KPU, sehingga akhirnya Prabowo secara resmi menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi (MK), pada malam hari, Jumat, 25 Juli 2014, sehingga staff dan pimpinan MK tidak bisa berbuka puasa di rumah mereka masing-masing. Apa tanggapan anda tentang video berjudul "Pesan Prabowo Subianto" itu?

Apakah tim Prabowo - Hatta serius untuk membawa masalah ini ke Pansus? Apakah tidak terlalu berlebihan, mengingat anggota DPR akan segera diganti dengan anggota baru. 

Pesan Prabowo di Youtube. Image: solopos.com

Sebenarnya Mahfud MD, ketua tim pemenangan Prabowo Hatta telah mengingatkan, bahwa "percuma" untuk menggugat KPU ke MK, apalagi selisih suara Jokowi JK dengan Prabowo Hatta adalah lebih dari 8 juta suara. Para ulama, kelompok pengacara, pengamat hukum tata negara, pengamat politik, dan jutaan masyarakat juga sangat berharap supaya Prabowo dan koalisi permanennya untuk bisa menerima penetapan Jokowi JK sebagai Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih yang baru. 

Mayoritas rakyat juga sudah jenuh, sehingga masyarakat sangat berharap proses peralihan presiden lama ke presiden baru bisa berjalan mulus tanpa harus ada gugatan pihak yang kalah ke MK. Dari sisi mata dan pandangan secara awam kita telah melihat hasil Quick Count, Real Count di KPU dan kawalpemilu.org juga menunjukkan Jokowi JK merupakan peraih suara terbanyak, dan memenuhi syarat untuk ditetapkan KPU untuk menjadi sang pemenang. 

Prabowo dan Jokowi, siapa yang negarawan asli? Image: tribunnews.com

Dan, kita sudah sama-sama memahami, akhirnya Prabowo menggunakan senjata pamungkasnya secara "konstitusional" untuk menggugat KPU ke MK. KPU akan diuji kesiapannya untuk memberikan bukti-bukti yang lebih kuat, bahwa KPU telah melaksanakan semua proses rekapitulasi dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat provinsi serta di KPU Pusat. Ketika rombongan Prabowo Hatta datang ke kantor MK, rombongan mereka sempat membuat jalan di sekitar gedung MK menjadi macet, apalagi Prabowo melakukan orasi di depan gedung penting tersebut. 

Jokowi di tengah pendukung dan ribuan relawan. Image: antaranews.com

Banyak di antara pengamat pemilu maupun masyarakat awam di berbagai media termasuk di media sosial sepert Twitter dan Facebook yang merasa sangat heran, kenapa keberatan dan tuduhan curang kepada KPU tidak diributkan kubu Prabowo ketika proses rekapitulasi masih berlangsung di tingkat bawah, misalnya ketika di tingkat kelurahan atau kecamatan, lagi pula para saksi Prabowo juga telah menandatangani setiap proses rekapitulasi di hampir setiap tingkat proses. Ibarat pertandingan final piala dunia sepak bola, Prabowo menyatakan menarik diri dari "permainan" karena telah kalah banyak dari Jokowi JK. Karena itulah Prabowo Hatta disebut-sebut sebagai tim yang kalah WO (walk out), sehingga dianggap kalah 3 - 0. Sebelumnya, pada 22 Juli 2014 sore, Prabowo dalam pidatonya di rumah Polonia telah menyatakan menarik diri dari proses Pemilu Presiden, selain menolak hasil rekapitulasi di KPU. Sangat mengherankan, setelah mundur dari arena permainan, pada 25 Juli 2014 malam Prabowo kembali ke arena dengan menggugat KPU di MK. 

Jokowi bertemu pendukung di Papua. Image: sinarharapan.co

Sementara itu Jokowi dan Jusuf Kalla nampak tenang dengan gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi, begitu pula jutaan relawan Jokowi JK akan tetap tenang, artinya akan secara jantan akan mengikuti proses sidang gugatan mantan Jendral tersebut. Jokowi JK sebagai negarawan tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan, begitu pula para relawan dan tim sukes mempunyai kesempatan emas untuk bersikap dan berperilaku sebagai calon negarawan yang baik, yaitu tidak ikut-ikutan emosional dalam menghadapi gangguan politis yang diselimuti dengan "hak konstitusional" ini.

Sepertinya kubu Prabowo Hatta mengabaikan semua ucapan selamat dan dukungan para pemimpin luar negeri untuk kemenangan Jokowi JK, bahkan Presiden SBY dan Wapres Boediono juga telah memberikan ucapan selamat kepada Jokowi JK. Presiden SBY di sisa masa baktinya juga menunjukkan sikap negarawan karena telah siap menyerahkan tongkat komando nasional kepada Jokowi dengan membuka sebuah kantor transisi, sehingga Jokowi JK bisa mengetahui dengan tepat bagaimana nanti, setelah pelantikan Jokowi JK pada 20 Oktober 2014 - presiden dan wapres baru ini bisa langsung bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. 

Jakata sudah siap sambut Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Image: skalanes.com

Berkaitan dengan rencana penyusunan kabinet, Jokowi JK dengan dukungan relawannya juga membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan tentang personal atau siapa tokoh profesional dan tokoh partai pendukung yang dianggap pas untuk menjadi menteri atau untuk menduduki jabatan setara menteri. Warga Jakarta juga sudah siap menyambut dan mendukung kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur baru DKI, untuk menggantikan Jokowi yang telah terpilih sebagai presiden Indonesia ke 7. 

Mayoritas rakyat Indonesia hanya bisa berdoa supaya para hakim di Mahkamah Konstitusi bisa bersidang tanpa terpengaruh oleh latar belakang politik mereka di masa lalu, karena sebagian hakim adalah mantan petinggi partai politik yang kita ketahui menjadi anggota koalisi Prabowo Hatta. Semoga para hakim di MK bisa adil dan melihat kenyataan sejarah dari sejak proses Quick Count, real count maupun keberhasilan tugas KPU selama pemilihan umum presiden ini yang telah berlangsung lancar, aman dan damai, meskipun ada beberapa masalah seperti di Sampang, Madura atau tempat lainnya, namun tidak mengurangi proses yang dilakukan KPU, bahkan dinilai lebih baik daripada pemilu 2009.