Rekam Jejak Presiden Jokowi Dalam Memperkuat Demokrasi di Indonesia Menjelang Pemilu 2024
Wajah demokrasi di Indonesia berubah drastis pada reformasi 1998. Sistem pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto berakhir pada Mei 1998. Setelah terjadi transisi pemerintahan dari reszim Suharto ke Habibie dan kemudian Gus Dur serta Megawati Sukarnoputri, Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan berlanjut sampai sekarang.
Apakah sistem demokrasi di Indonesia sudah mapan? Lalu bagaimana upaya serta kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan ideologi Pancasila - yang berpadu dengan sistem demokrasi modern, yaitu pemilihan umum secara langsung?
Bahwa untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang kuat dan demokratis, para politisi dan warga Indonesia harus melakukan beberapa hal, antara lain:
Memperkuat sistem demokrasi: Para politisi harus memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Meningkatkan partisipasi politik: Warga Indonesia harus aktif dalam partisipasi politik dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, terlibat dalam diskusi dan kritik kebijakan publik, serta terlibat dalam gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Memperjuangkan hak asasi manusia: Para politisi dan warga Indonesia harus memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta memerangi diskriminasi dan intoleransi dalam masyarakat.
Memperkuat kebebasan pers: Para politisi harus mendukung kebebasan pers dan menjaga independensi media dari tekanan politik dan ekonomi. Warga Indonesia harus memeriksa informasi dengan cermat dan kritis, serta menolak penyebaran berita palsu atau hoaks.
Meningkatkan pendidikan dan literasi politik: Warga Indonesia harus meningkatkan pendidikan dan literasi politik untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami sistem demokrasi, dan menghargai perbedaan pendapat.
Memperjuangkan integritas dan anti-korupsi: Para politisi dan warga Indonesia harus memperjuangkan integritas dan anti-korupsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan anggaran publik.
Ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para politisi dan warga Indonesia untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa membangun demokrasi yang kuat dan demokratis adalah proses yang membutuhkan kerja keras dan dukungan dari semua pihak.
Dengan segala tantangan yang ada Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa kebijakan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Adapun beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi antara lain:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, seperti melalui pemberlakuan e-budgeting dan e-procurement, serta pembentukan Ombudsman Pemerintah.
Meningkatkan partisipasi publik: Presiden Jokowi juga telah memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, seperti melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemberdayaan Masyarakat (BNPPPM) yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan perbatasan negara.
Mendorong kebebasan pers: Presiden Jokowi telah mendorong kebebasan pers dan melindungi kebebasan berekspresi dengan memperkuat independensi media dan memperjuangkan kebebasan pers melalui kebijakan-kebijakan seperti pembebasan blokir internet di Papua dan Papua Barat.
Meskipun begitu memang masih banyak tantangan dalam membangun sistem demokrasi yang kuat dan demokratis di Indonesia, seperti masalah korupsi, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dan pemerintah harus terus berupaya untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dan menjaga kualitas demokrasi di negara ini.
Sebagaimana diketahui, tahun politik sudah dimulai. Karena itu persiapan dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 merupakan peluang terbaik untuk memperkuat sistem demokrasi dengan lebih beradab, demokratis, adu program, bukan memainkan isu SARA, sehingga polarisasi dan politik identitas yang pernah terjadi pada Pilkada 2017 tidak perlu terjadi pada Pemilu 2024.
Adalah menarik untuk menyaksikan tayangan berikut ini tentang berprosesnya sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa:
Komentar