Tips lihat Rekam jejak Caleg dan Capres Pemilu 2014

Joko Wi Capres 2014. Image: pemilihan.info

Faktor figur capres 2014 ternyata sangat menentukan pilihan masyarakat untuk memilih partai pada pemilu 2014, karena kalau jika rakyat Indonesia menginginkan seorang capres yang diinginkannya bisa jadi capres resmi pada 2014, maka mereka harus memilih partai yang menjagokan sang capres, misalnya jika rakyat ingin Joko Wi benar-benar diinginkan jadi RI 1 atau presiden RI periode 2014 - 2019, maka harus memilih PDI Perjuangan sebagai partai yang telah memberi mandat kepada Joko Wi sebagai Capres 2014. 

Angel Lelga caleg dan Rhoma Irama capres, siapa menang? Image: kapanlagi.com

Begitu pula jika rakyat ingin Wiranto sebagai presiden, tentu harus memilih partai HANURA. Beigitu pula jika rakyat tidak menginginkan ARB atau Ical sebagai capres, maka masyarakat tidak akan memilih Partai Golkar.  


Apakah semua calon pemilih mengetahui hal ini? 

Kini Undang-undang Pemilu telah mensyaratkan bahwa siapa partai yang berhasil memenangkan suara minimal 20 persen, maka berhak untuk mengajukan calon presiden untuk disahkan oleh KPU sebagai capres resmi partai tersebut. Pemilu saat ini juga menganut sistem "One man one vote" pada pemilu legislatif 2014, bahwa rakyat bisa memilih nama dan nomor caleg yang diidolakannya atau yang dipercaya untuk mewakili mereka di DPRD dan DPR RI. 


Jika rakyat Indonesia serius untuk mewujudkan DPRD dan DPR bebas dari permainan korupsi, dan menginginkan rapat-rapat di parlemen berlangsung lancar tanpa ada anggota DPR yang bolos dari sidang atau anggota DPR tertidur, apalagi asyik melihat video porno pada tablet atau smartphone mereka, maka rakyat perlu melihat rekam jejak para caleg.

 Destiara Talita dengan Sutiyoso capres PKPI. Image: modifikasi.com

Apakah Surya Paloh berani jadi capres? Image: merdeka.com

Win HT capres 2014. Image: nasionalis.me

Menurut informasi media, ternyata lebih dari 85 persen caleg adalah caleg patahana. Di antara caleg patahana tersebut banyak yang punya rekam jejak buruk misalnya sering bolos, sering tertidur di ruang sidang bahkan banyak yang pernah dipanggil KPK untuk jadi saksi suatu kasus korupsi. 

Kita juga tahu, di antara mereka banyak yang ingin mengurangi atau ingin menggembosi kewenangan KPK, dan banyak pula anggota DPR yang bersemangat untuk menghilangkan kewenangan KPK untuk menyadap pejabat negara atau anggota DPR yang diduga korupsi. KPK tanpa kewenangan menyadap, kan membuat KPK pincang?

Tentu, jika rakyat serius dengan masa depan bangsa dan negara RI, caleg dengan reputasi buruk itu tidak perlu dipilih. Konon caleg patahana ada pada urutan nomor kecil, sedangkan caleg baru berada pada nomor urut besar. Tentu kebenaran ini bisa dilihat di website KPU.
                                                            
Memilih caleg yang baik atau buruk mirip ketika akan memilih calon supir atau calon karyawan di kantor, tentu harus dilihat CV atau pengalaman calon yang bersangkutan, namun banyak caleg yang menolak memunculkan CV mereka. Kenapa ya? 

Yang jelas, banyak sekali caleg yang muncul secara instan tanpa proses minimal 2 tahun sebagai kader di suatu partai, terutama caleg dari kalangan celebrity, artis, penyanyi dangdut, bahkan ada caleg dengan pengalaman sebagai foto model majalah pria dewasa. Begini saja, coba kita ingat-ingat bagaimana penampilan caleg dari kalangan celebrity ini ketika diwawancarai di televisi, kok blepotan dan bingung harus menjawab pertanyaan presenter TV. Ada juga penyanyi dangdut yang konon akan dicalonkan akan jadi capres juga nampak kurang cerdas ketika diwawancarai pada suatu acara talk show. Namun kita juga tahu ada artis atau celebrity yang juga memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi yang lumayan bagus. 

Prabowo berkuda saat kampanye. Image: lensaindonesia.com

Kita juga disuguhi berita ada caleg yang konsultasi dan minta bantuan dukun supaya bisa menang pada pemilu legislatif 2014 ini, bahkan ada yang "mau" bersemedi di kuburan pada malam hari dan mengunjungi tempat-tempat angker dan keramat. Indonesia memang luar biasa, bukan saja memiliki dukun santet, berkat pemilihan umum yang "demokratis", maka telah tersedia juga dukun politik, dan para dukun ini telah memasang tarif tertentu bagi caleg yang ingin memanfaatkan jasa mereka. 

Pada Juli 2014 Indonesia Memilih RI 1, maka rekam jejak capres juga harus diperhatikan dengan seksama, misalnya reputasinya di bidang perpajakan, apakah pernah diduga atau benar-benar pernah ngemplang pajak, apakah ada sangkut paut dengan masalah hak asasi manusia, begitu pula apakah secara moral juga bisa dipercaya, misalnya dalam kaitan dengan masalah wanita, dan sebagainya. Rekam jejak capres dan caleg bukan hanya masalah buruk saja, namun lihat pula prestasinya, misalnya ketika jadi pejabat di suatu daerah apakah punya rekam jejak keberhasilan, bahkan yang diakui secara nasional dan internasional. 

JK mantan wapres, Mahfud MD mantan ketua MK, dan Prof. Rhoma Irama, siapa jadi capres? Image: nasional.kompas.com

Kita percaya rakyat kini sudah lebih cerdas, bahkan jika anda berbincang-bincang dengan supir taksi, mungkin anda akan terkejut ternyata mereka sangat faham dengan rekam jejak para politisi, khususnya rekam jejak para capres. 

Anyway, mari kita gunakan hak pilih pada 9 April 2014 untuk memilih anggota DPRD, DPD dan DPR RI. Gunakan waktu jelang pencoblosan untuk melihat rekam jejak mereka dari pengalaman nonton tayangan televisi, siaran radio, media sosial, berita di Internet, atau karena anda rajin ngobrol politik di cafe, warteg, rumah makan padang, warung bakmi, di bis kota dan sebagainya. Kalau anda golput, maka anda tidak berhak protes jika terjadi ketidak puasan di sepanjang 2014 - 2019. 

Farhat Abbas juga pernah ingin jadi capres. Image: mediasionline.com

Semoga pula para caleg yang menang tidak sombong, dan ingat janji-janji politiknya selama kampanye, dan memastikan diri untuk tidak korupsi sendiri-sendiri atau korupsi berjemaah, jangan anti KPK, ingat lah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan anak-anak bangsa. 

Bagi yang kalah tolong jangan stress, jangan sampai masuk rumah sakit jiwa, dan tolong jangan ngamuk apalagi mempropokasi rakyat untuk rusuh. Kan sudah bisa mengadu ke BAWASLU, bahkan Mahkamah Konstitusi telah siap untuk menampung keluhan jika anda melihat ada kecurangan selama pencoblosan atau penghitngan suara. 

Bukan breaking news: Mahkamah Konstitusi telah mengijinkan lembaga survey untuk mengumumkan hasil hitung cepat. Ini berita bagus, namun ingatlah untuk jujur ketika lembaga anda mengumumkan hitung cepat atau quick count supaya tidak memancing kemarahan dan kekecewaan, dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

Jika siap menang, maka para caleg juga harus legowo kalau kalah, jangan ngamuk, jangan stress, jangan memprovokasi pendukung anda untuk membuat kerusuhan. Mari kita budayakan jiwa sportif seperti para olah ragawan.