Indonesiana / All About Indonesia

Aburizal Bakrie terpilih lagi sebagai ketua Umum Partai Golkar. Image: foto.kompas.com Sehari setelah Aburizal Bakrie atau ARB alias Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara “aklamasi” pada Munas IX di Bali, Ical diminta untuk membayar ganti korban lumpur Lapindo yang telah menantikan hampir 9 tahun.  Korban lumpur Lapindo. Image: politik.kompasiana.com Melalui Seskab Andi Widjajanto,  Presiden Jokowi memerintahkan agar Lapindo membayar ganti rugi Rp781 miliar kepada warga yang menjadi korban lumpur. Menurut Andi Widjajanto, Lapindo mempunyai kewajiban Rp 781 miliar kepada para korban lumpur di sekitar Sidoarjo itu. Seskab juga menambahkan, Lapindo juga punya utang Rp 500 miliar untuk dibayar ke pengusaha yang terkena dampak bencana tersebut, jadi masih ada utangnya sekitar Rp 1,4 triliun, dan itu belum dibayar kepada yang berhak.  Luapan lumpur Lapindo di wilayah Porong itu mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan kerugian ekonomi mencapai sekitar Rp 47,9

ARB tolak Perppu Pilkada SBY.  Image: m.kaskus.co.id Selain kehebohan rekaman suara Nurdin Halid, Munas Golkar di Bali juga dikejutkan dengan sikap ARB terhadap Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang terkejut bukan hanya pengamat, melainkan Partai Demokrat, dimana SBY sang ketua umum Demokrat di akhir masa jabatannya sebagai presiden telah mengeluarkan Perpu tersebut setelah sebelumnya fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk-out ketika sidang paripurna untuk membahas Undang-Undang Pilkada. SBY akrab bersama ARB.  Image: jakartaobserber.com Kini, Partai Demokrat “ditelikung” oleh Partai Golkar versi ARB alias Ical atau Aburizal Bakrie – pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, sang “ketua umum” telah menyatakan untuk menolak  Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan produk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya. Padahal Partai Golkar bersama Partai Ge

Nurdin Halid.  Image: politikerja.blogspot.com Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya.  Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Nurdin Halid bersama ARB.  Image: tribunnews.com Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal menca

Jokowi disambut ratusan ribu rakyat setelah pelantikan di gedung MPR. Image: merdeka.com Jokowi siap umumkan kabinet meskipun sempat terdunda karena daftar nama yang "diperiksakan" di KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata ada yang diberikan gradasi warna merah dan kuning. Ada pengamat yang menanggapi sinis langkah Jokowi yang telah meminta KPK untuk memeriksa daftar calon menteri yang kemungkinan besar sebagian berasal dari partai politik yang mengusung Jokowi JK pada pilpres Juli 2014 lalu. Langkah Jokowi untuk meminta bantuan KPK dan PPATK merupakan bukti bahwa Jokowi punya komitmen pada gerakan anti korupsi. Apakah akan ada kejutan pada kabinet Jokowi? Para relawan ternyata rela jika Jokowi tidak buru-buru untuk mengumumkan kabinetnya, karena para relawan dan banyak pengamat yang menyetujui cara Jokowi ini, bahkan dianggap fenomenal karena belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Bahkan ada yang berharap supaya calo

Jokowi mengucapkan pekik “Merdeka” setelah pidato kenegaraan pertama.   Image: news.detik.com Pada 20 Oktober 2014, hari Selasa Joko Widodo atau Jokowi bersama Jusuf Kalla atau JK, masing-masing telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Setelah mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai presiden Indonesia ke 7, Jokowi berpidato untuk pertama kali sebagai presiden. Jokowi mengajak seluruh rakyat dan semua komponen bangsa untuk bergotong royong serta bekerja keras untuk membangun Indonesia.  Pelantikan Jokowi yang juga dihadiri SBY, presiden sebelumnya merupakan peristiwa bersejarah dan harus menjadi tradisi baru untuk demokrasi Indonesia sejati.  Yang menarik, Jokowi menyapa Prabowo Subianto, rivalnya pada pilpres Juli 2014, juga menyapa Hatta Rajasa. Prabowo dengan spontan yang khas langsung berdiri dan memberi hormat secara militer kepada Jokowi, seperti pertemuan mereka di rumah almarhum Profesor Soemitro Djojohadikusumo. Semoga

Joko Wi dan Ahok.  Image: itoday.co.id Ahok adalah tokoh fenomenal. Dia berani keluar dari Partai Gerindra (KMP) setelah menyatakan kekecewaannya karena Gerindra ingin mengubah pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD untuk memilih gubernur, bupati atau walikota. Kini Ahok bersiap menjadi gubernur DKI Jakarta, dan sedang menantikan calon gubernur yang tepat.  Setelah Jokowi resmi menjadi presiden RI ke 7, maka secara konstitusional Basuki Tjahya Purnama atau Ahok sudah pasti akan menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun, Ahok mendapat gangguan penolakan dari FPI dengan menggelar demonstrasi yang berlangsung rusuh dan anarkis itu. Ahok sempat mengatakan kepada wartawan, bahwa kalau FPI tolak Ahok, maka Ahok juga tolak FPI. Belum ada pejabat di negara ini yang berani bicara jujur dan tegas tentang pembubaran FPI seperti Ahok, malahan Kementerian Dalam Negeri seperti cuci tangan tentang masalah FPI ini, padahal kapolda Metro Jaya telah merekomendasikan pembubaran FPI. 

Rieke Diah Pitaloka. I mage: fokusmetro.com Kini, untuk menjadi anggota DPR tidak harus pintar, tidak harus ahli, tidak harus faham situasi apapun, dan tidak perlu hadir secara fisik dalam setiap sidang, bahkan pada saat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Ini sangat berbahaya karena akan ada Undang-undang yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Apakah akan dibiarkan saja oleh rakyat, aktivis, mahasiswa dan anggota DPR lain yang masih punya hati nurani? Setelah tanda-tangan, tidak perlu ikut sidang. Image: harianterbit.com Sepertinya para elite atau sebagian politikus yang “ahli” sudah menyiapkan segalanya untuk disetujui, tanpa harus ada debat, diskusi atau musyawarah. Bagi politikus malas, dan anggota DPR yang punya urusan lain diluar entah untuk bisnis sampingan atau barangkali selingkuh, maka tanpa kehadiran fisik merupakan peluang terbaik mereka, dan tetap menerima gaji yang dikumpulkan dari pajak rakyat yang mereka wakili.  Apakah tatib ini dibuat supay

RIP Democracy in Indonesia? I mage: flickr.com After nearly 16 years of reform in Indonesia, and after 10 years of enjoying democracy in local elections, Indonesia has now returned to the era of the "New Order", to its pre-1998 group of political elite, where they are a combination of several parties such as Golkar Party, Party Amanat Nasional (PAN), Gerindra, PKS, and PPP.  Now, KMP has led an important position in the Indonesian Parliament (DPR), which Setya Novanto Golkar chairman of the House of Representatives, and Fahri Hamzah as vice chairman along with several other KMP elite. Fahri and Novanto, have been several times called by the KPK to be a witness in several cases of corruption. KMP change the path of democracy in Indonesia with a new Act, where the governors, regents and mayors will be elected by the members of the Regional Representatives Council (DPRD), but already 10 years the people of Indonesia has selected local leaders directly. Now, virtuall