Partai Golkar versi ARB tolak Perppu Pilkada. Apa kabar SBY?

ARB tolak Perppu Pilkada SBY. Image: m.kaskus.co.id

Selain kehebohan rekaman suara Nurdin Halid, Munas Golkar di Bali juga dikejutkan dengan sikap ARB terhadap Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang terkejut bukan hanya pengamat, melainkan Partai Demokrat, dimana SBY sang ketua umum Demokrat di akhir masa jabatannya sebagai presiden telah mengeluarkan Perpu tersebut setelah sebelumnya fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk-out ketika sidang paripurna untuk membahas Undang-Undang Pilkada.

SBY akrab bersama ARB. Image: jakartaobserber.com

Kini, Partai Demokrat “ditelikung” oleh Partai Golkar versi ARB alias Ical atau Aburizal Bakrie – pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, sang “ketua umum” telah menyatakan untuk menolak  Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan produk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya. Padahal Partai Golkar bersama Partai Gerindra, PAN, dan PKS, telah sepakat  untuk mendukung Demokrat untuk mengegolkan Perpu Pilkada yang diterbitkan SBY, namun pada Selasa (2/12/2014) di Musyawarah Nasional yang digelar di Nusa Dua, Bali Partai Golkar menyatakan menolak Perpu Pilkada. 

Bambang  Soesatyo politisi Golkar. Image: sayangi.com

Menurut Aburizal, jika perppu itu ditolak, maka UU Pilkada akan berlaku kembali. Hal ini, kata dia, sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP). Bambang Soesatyo, politikus Golkar menegaskan bahwa partainya menolak Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah karena ingin meminimalkan praktek politik uang.

Lalu bagaimana nasib kesepakatan Golkar dan parpol KMP lainnya yang sebelumnya mendukung Perpu nomor 1 tahun 2014 tersebut? Apakah Prabowo, Hatta Rajasa dan Anis Matta juga akan mengikuti langkah ARB untuk menyerukan kepada masing-masing fraksinya di DPR untuk mementahkan kesepakan dengan Partai Demokrat itu? Jika ya, maka lengkap sudah penderitaan SBY dan Partai Demokrat, dimana dalam kasus bail-out Bank Century, Partai Golkar juga tidak mendukung Demokrat kala itu.

Sebagaimana diberitakan solopos.com, Partai Golkar bertekad mengegolkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias Pilkada tak langsung. Nurdin Halid, selaku Ketua Pengarah Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar pun menegaskan penolakan terhadap Perpu Pilkada tersebut. Penolakan terhadap Perpu Pilkada ini tercantum pada poin ke-2 dari total ada 6 keputusan yang dibuat dalam Munas IX Golkar. Partai Demokrat, hanya bisa gigit jari? Apa rencana SBY dan Fraksi Partai Demokrat untuk menghadapi gerakan Partai Golkar versi ARB ini?

Pada Rapimnas pertengahan November 2014 lalu, Partai Golkar juga menyatakan akan mengajukan judicial review atas Perpu Pilkada yang diterbitkan oleh Presiden ke-6 SBY. Rupanya Golkar serius untuk mengembalikan pilkada via DPRD dengan menolak Perpu Pilkada. Dengan Pilkada yang dilakukan di DPRD, maka Partai Golkar bersama rekan-rekan mereka di KMP akan punya peluang besar untuk menduduki jabatan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota di sebagian besar wilayah Indonesia.

Jika SBY dan Partai Demokrat memang sungguh-sungguh untuk mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, bukan Pilkada di ruang sidan paripurna DPRD, maka para politisi Demokrat di DPR harus berjuang bersama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Koalisi Indonesia Hebat alias KIH, sehingga rakyat tidak menganggap Partai Demokrat, khususnya SBY hanya basa-basi belaka untuk mendukung Pilkada langsung.

 

ARB bersama Prabowo dan tokoh KMP. Image: antaranews.com

Alangkah baiknya bila Faraksi Partai Demokrat juga mengajak para senator di Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan lobby dan pendekatan serius kepada semua politikus yang masih punya hati nurani untuk menghargai demokrasi langsung, dan mendukung aspirasi rakyat Indonesia yang mendambakan Pilkada supaya tetap berlangsung dengan cara pencoblosan secara langsung oleh rakyat, bukan dilakukan di dalam ruang mewah gedung DPRD.

 Ini merupakan kesempatan emas bagi SBY dan para politisi Partai Demokrat untuk menunjukkan komitmen mereka pada aspirasi rakyat Indonesia. Benarkah SBY dan para politikusnya akan sungguh-sungguh memperjuangkan Pilkada langsung oleh rakyat? Begitu pula para praktisi dan aktivis pro demokrasi dan para pendukung Pilkada Langsung, apakah mereka juga akan konsisten berjuang? Demikian pula para aktivis pro demokrasi di kampus-kampus di berbagai universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, apakah mereka akan mendiamkan langkah Partai Golkar versi Aburizal Bakrie ini?