Indonesiana / All About Indonesia

Jokowi disambut ratusan ribu rakyat setelah pelantikan di gedung MPR. Image: merdeka.com Jokowi siap umumkan kabinet meskipun sempat terdunda karena daftar nama yang "diperiksakan" di KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata ada yang diberikan gradasi warna merah dan kuning. Ada pengamat yang menanggapi sinis langkah Jokowi yang telah meminta KPK untuk memeriksa daftar calon menteri yang kemungkinan besar sebagian berasal dari partai politik yang mengusung Jokowi JK pada pilpres Juli 2014 lalu. Langkah Jokowi untuk meminta bantuan KPK dan PPATK merupakan bukti bahwa Jokowi punya komitmen pada gerakan anti korupsi. Apakah akan ada kejutan pada kabinet Jokowi? Para relawan ternyata rela jika Jokowi tidak buru-buru untuk mengumumkan kabinetnya, karena para relawan dan banyak pengamat yang menyetujui cara Jokowi ini, bahkan dianggap fenomenal karena belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Bahkan ada yang berharap supaya calo

Jokowi mengucapkan pekik “Merdeka” setelah pidato kenegaraan pertama.   Image: news.detik.com Pada 20 Oktober 2014, hari Selasa Joko Widodo atau Jokowi bersama Jusuf Kalla atau JK, masing-masing telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Setelah mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai presiden Indonesia ke 7, Jokowi berpidato untuk pertama kali sebagai presiden. Jokowi mengajak seluruh rakyat dan semua komponen bangsa untuk bergotong royong serta bekerja keras untuk membangun Indonesia.  Pelantikan Jokowi yang juga dihadiri SBY, presiden sebelumnya merupakan peristiwa bersejarah dan harus menjadi tradisi baru untuk demokrasi Indonesia sejati.  Yang menarik, Jokowi menyapa Prabowo Subianto, rivalnya pada pilpres Juli 2014, juga menyapa Hatta Rajasa. Prabowo dengan spontan yang khas langsung berdiri dan memberi hormat secara militer kepada Jokowi, seperti pertemuan mereka di rumah almarhum Profesor Soemitro Djojohadikusumo. Semoga

Joko Wi dan Ahok.  Image: itoday.co.id Ahok adalah tokoh fenomenal. Dia berani keluar dari Partai Gerindra (KMP) setelah menyatakan kekecewaannya karena Gerindra ingin mengubah pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD untuk memilih gubernur, bupati atau walikota. Kini Ahok bersiap menjadi gubernur DKI Jakarta, dan sedang menantikan calon gubernur yang tepat.  Setelah Jokowi resmi menjadi presiden RI ke 7, maka secara konstitusional Basuki Tjahya Purnama atau Ahok sudah pasti akan menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun, Ahok mendapat gangguan penolakan dari FPI dengan menggelar demonstrasi yang berlangsung rusuh dan anarkis itu. Ahok sempat mengatakan kepada wartawan, bahwa kalau FPI tolak Ahok, maka Ahok juga tolak FPI. Belum ada pejabat di negara ini yang berani bicara jujur dan tegas tentang pembubaran FPI seperti Ahok, malahan Kementerian Dalam Negeri seperti cuci tangan tentang masalah FPI ini, padahal kapolda Metro Jaya telah merekomendasikan pembubaran FPI. 

Rieke Diah Pitaloka. I mage: fokusmetro.com Kini, untuk menjadi anggota DPR tidak harus pintar, tidak harus ahli, tidak harus faham situasi apapun, dan tidak perlu hadir secara fisik dalam setiap sidang, bahkan pada saat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Ini sangat berbahaya karena akan ada Undang-undang yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Apakah akan dibiarkan saja oleh rakyat, aktivis, mahasiswa dan anggota DPR lain yang masih punya hati nurani? Setelah tanda-tangan, tidak perlu ikut sidang. Image: harianterbit.com Sepertinya para elite atau sebagian politikus yang “ahli” sudah menyiapkan segalanya untuk disetujui, tanpa harus ada debat, diskusi atau musyawarah. Bagi politikus malas, dan anggota DPR yang punya urusan lain diluar entah untuk bisnis sampingan atau barangkali selingkuh, maka tanpa kehadiran fisik merupakan peluang terbaik mereka, dan tetap menerima gaji yang dikumpulkan dari pajak rakyat yang mereka wakili.  Apakah tatib ini dibuat supay

RIP Democracy in Indonesia? I mage: flickr.com After nearly 16 years of reform in Indonesia, and after 10 years of enjoying democracy in local elections, Indonesia has now returned to the era of the "New Order", to its pre-1998 group of political elite, where they are a combination of several parties such as Golkar Party, Party Amanat Nasional (PAN), Gerindra, PKS, and PPP.  Now, KMP has led an important position in the Indonesian Parliament (DPR), which Setya Novanto Golkar chairman of the House of Representatives, and Fahri Hamzah as vice chairman along with several other KMP elite. Fahri and Novanto, have been several times called by the KPK to be a witness in several cases of corruption. KMP change the path of democracy in Indonesia with a new Act, where the governors, regents and mayors will be elected by the members of the Regional Representatives Council (DPRD), but already 10 years the people of Indonesia has selected local leaders directly. Now, virtuall

Setya Novanto di KPK. Image: tempo.co KMP akan lanjutkan ambisi politik kekuasaannya. Mereka akan melakukan aksi sapu bersih untuk menguasai semua posisi di MPR. Langkah selanjutnya adalah mengubah aturan atau Undang-undang Dasar 1945 amandemen, dari Pilpres langsung menjadi tidak langsung. Tindakan sapu bersih ini tidak mencerminkan sila ke 4 Pancasila tentang musyawarah untuk mufakat, padahal KMP ketika kampanye mendengung-dengungkan prinsip Pancasila.   Sekali lagi rakyat diberikan "dagelan" politik yang melanggar etika dan kepatutan.  Semua kursi penting di DPR RI telah "dimenangkan" oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Setya Novanto dari Fraksi Golkar yang telah sering masuk ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam berbagai kasus korupsi ini "terpilih" dalam satu paket sebagai Ketua DPR, bersama Fahri Hamzah dari fraksi PKS.  Fahri juga telah disebut dalam kasus besar, korupsi Hambalang. Keberhasilan KMP untuk menguasai DPR karen

Suasana sidang paripurna RUU Pilkada. Image: kabar24.com Bukan hanya karena Koalisi Merah Putih demokrasi telah tewas di Indonesia, melainkan sangat ditentukan pula oleh walk out Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna RUU Pilkada di Senayan. SBY pun gagal menjaga demokrasi di Indonesia. Begitu pula Amien Rais, statusnya sebagai bapak reformasi perlu dipertanyakan.  Langit demokrasi di Indonesia kembali mendung setelah koalisi merah putih berhasil memenangkan ambisinya untuk mengesahkan RUU Pilkada dengan pemilihan tidak langsung, sehingga para kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota akan dipilih di ruang sidang paripurna DPRD provinsi, kabupaten atau kota.  Apakah ini merupakan akhir dari nikmatnya demokrasi langsung yang selama ini dipuji dunia, bahkan sangat dibanggakan oleh SBY ketika menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya pada 17 Agustus 2014, dan dijadikan sebagai salah satu poin keberhasilan SBY sebagai presiden yang memerintah dua kali berturut-turu

Aksi mogok kuliah mahasiswa di Hong Kong. Image: jawapos.com Perbedaan pandangan dan aspirasi antara rakyat dengan para elite partai politik (parpol) maupun para anggota DPR sering berbeda jauh satu sama lain. Para elite parpol yang tergabung pada koalisi merah putih sangat ngebet untuk mengubah PILKADA langsung untuk diambil alih oleh DPRD seperti terjadi pada era ORBA, sementara rakyat yang telah menikmati pesta demokrasi secara langsung selama hampir 10 tahun sejak reformasi 1998.  Entah mau dibawa kemana jiwa reformasi ini oleh para elite parpol (koalisi merah putih), padahal mereka telah melakukan amandemen besar-besaran pada Undang-undang Dasar 1945. Apakah akan dikembalikan sebelum amandemen?   Aksi demo tolak RUU Pilkada tidak langsung. Image: bulelengroundup.com Koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN sangat semangat untuk mendukung Undang-undang PILKADA oleh DPRD, diduga karena telah kalah dalam Pilpres 9 Juli, apalagi