Aksi pro pemilihan langsung di Hong Kong dan tolak PILKADA oleh DPRD di Indonesia

Aksi mogok kuliah mahasiswa di Hong Kong. Image: jawapos.com

Perbedaan pandangan dan aspirasi antara rakyat dengan para elite partai politik (parpol) maupun para anggota DPR sering berbeda jauh satu sama lain. Para elite parpol yang tergabung pada koalisi merah putih sangat ngebet untuk mengubah PILKADA langsung untuk diambil alih oleh DPRD seperti terjadi pada era ORBA, sementara rakyat yang telah menikmati pesta demokrasi secara langsung selama hampir 10 tahun sejak reformasi 1998. 

Entah mau dibawa kemana jiwa reformasi ini oleh para elite parpol (koalisi merah putih), padahal mereka telah melakukan amandemen besar-besaran pada Undang-undang Dasar 1945. Apakah akan dikembalikan sebelum amandemen?

 

Aksi demo tolak RUU Pilkada tidak langsung. Image: bulelengroundup.com

Koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN sangat semangat untuk mendukung Undang-undang PILKADA oleh DPRD, diduga karena telah kalah dalam Pilpres 9 Juli, apalagi setelah seluruh gugatan Tim Prabowo – Hatta kepada KPU di MK telah ditolak oleh MK. 

Yang menjadi pertanyaan, kenapa Partai Golkar yang memiliki tagline “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, ternyata mengingkari esensi suara rakyat. Begitu pula PAN yang didirikan oleh Amien Rais, yang dijuluki Bapak Reformasi ini juga semangat menolak PILKADA langsung oleh rakyat. Entah apa yang sesungguhnya yang terjadi, suatu saat akan dijawab oleh sejarah.

Apa khabar mahasiswa di Indonesia?

Ternyata, bukan hanya masyarakat Indonesia yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau PILKADA Langsung, dan semangat untuk tolak PILKADA oleh DPRD, ternyata para mahasiswa Hong Kong juga telah berdemontrasi dengan memulai mogok kuliah. Aksi yang bakal berlangsung seminggu penuh itu merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah Tiongkok Daratan. Mahasiswa pro demokrasi ini berang karena Beijing atau pemerintah Tiongkok tidak memperbolehkan demokrasi berupa pemilihan langsung untuk memilih pemimpin Hongkong selanjutnya.

 

Demo tolak Pilkada Pilihan DPRD. Image: solopos.com

Demonstrasi yang diberi judul “mogok kuliah” ini diikuti sekitar 13 ribu mahasiswa dari 24 perguruan tinggi. Mereka mulai melakukan aksi sejak 22 September 2014, dan dimulai di kampus Chinese University of Hongkong di Sha Tin. Jaraknya hanya beberapa kilometer utara pusat kota. Mereka duduk sambil melambaikan bendera kampus masing-masing. Beberapa menggunakan payung untuk menghindari sengatan matahari. Masyarakat Hong Kong ketika masih di bawah koloni Inggris telah menikmati berbagai kebebasan seperti dinikmati rakyat di berbagai negara demokrasi lainnya.

Menurut situs Jawapos.com para mahasiswa Hong Kong juga mengajak siswa menengah untuk ikut aksi demokrasi ini. Mereka membagikan pita kuning di depan sekolah-sekolah menengah. Aksi para mahasiswa ini mendapat sambutan positif. Terbukti sekitar 400 akademisi dan staf universitas juga ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Rencananya pada 1 Oktober kelompok prodemokrasi Occupy Central menggelar aksi besar-besaran serupa.

Bagaimana dengan para mahasiswa di Indonesia? Apakah mahasiswa-mahasiswi di Indonesia juga punya rencana untuk melakukan aksi untuk menolak gerakan koalisi merah putih yang ingin mengembalikan ke alam ORBA, dimana para kepala daerah seperti walikota, bupati dan Gubernur dipilih kembali oleh DPRD?

 

Ahok dan Ridwan Kamil tolak Pilkada oleh DPRD. Image: news.liputan6.com

Apakah para elite di koalisi merah putih masih menganggap rakyat Indonesia kurang cerdas? Jika mereka khawatir pada masalah biaya PILKADA langsung yang terlalu mahal, maka ini merupakan alasan yang terlalu dicari-cari. 

Dengan teknologi informasi, semua proses pemilihan umum baik PILKADA maupun pemilihan presiden bisa dilakukan dengan cara e-voting seperti di India dan negara-negara lainnya. Efesiensi bisa dilakukan dengan lebih baik, dan ada waktu 3 tahun atau lebih sejak tahun ini untuk melakukan sosialisasi. 

Pada 25 September 2014 para wakil rakyat di Gedung DPR Senayan akan melakukan sidang paripurna untuk melakukan voting untuk menentukan nasib demokrasi langsung di Indonesia. Bersyukur SBY di akhir masa baktinya sebagai presiden telah menentukan pilihan untuk tetap mendukung PILKADA langsung oleh rakyat, dan menolak PILKADA oleh DPRD. Semoga anggota DPR dari Fraksi Demokrat juga tegas menudukung amanat SBY, yang juga ketua umum Partai Demokrat.

Para mahasiswa Indonesia, aktivis, LSM dan siapa saja yang cinta demokrasi sejati, pasti akan mendukung Indonesia lebih maju dengan demokrasi langsung oleh rakyat, bukan oleh segelintir elite politik yang disebut wakil rakyat itu. Seharusnya DPRD hanya melakukan tugas dan kewenangan di bidang anggaran, legislasi (membahas peraturan daerah) dan mengawasi para kepala daerah.