Indonesiana / All About Indonesia

Suasana sidang paripurna RUU Pilkada. Image: kabar24.com Bukan hanya karena Koalisi Merah Putih demokrasi telah tewas di Indonesia, melainkan sangat ditentukan pula oleh walk out Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna RUU Pilkada di Senayan. SBY pun gagal menjaga demokrasi di Indonesia. Begitu pula Amien Rais, statusnya sebagai bapak reformasi perlu dipertanyakan.  Langit demokrasi di Indonesia kembali mendung setelah koalisi merah putih berhasil memenangkan ambisinya untuk mengesahkan RUU Pilkada dengan pemilihan tidak langsung, sehingga para kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota akan dipilih di ruang sidang paripurna DPRD provinsi, kabupaten atau kota.  Apakah ini merupakan akhir dari nikmatnya demokrasi langsung yang selama ini dipuji dunia, bahkan sangat dibanggakan oleh SBY ketika menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya pada 17 Agustus 2014, dan dijadikan sebagai salah satu poin keberhasilan SBY sebagai presiden yang memerintah dua kali berturut-turu

Aksi mogok kuliah mahasiswa di Hong Kong. Image: jawapos.com Perbedaan pandangan dan aspirasi antara rakyat dengan para elite partai politik (parpol) maupun para anggota DPR sering berbeda jauh satu sama lain. Para elite parpol yang tergabung pada koalisi merah putih sangat ngebet untuk mengubah PILKADA langsung untuk diambil alih oleh DPRD seperti terjadi pada era ORBA, sementara rakyat yang telah menikmati pesta demokrasi secara langsung selama hampir 10 tahun sejak reformasi 1998.  Entah mau dibawa kemana jiwa reformasi ini oleh para elite parpol (koalisi merah putih), padahal mereka telah melakukan amandemen besar-besaran pada Undang-undang Dasar 1945. Apakah akan dikembalikan sebelum amandemen?   Aksi demo tolak RUU Pilkada tidak langsung. Image: bulelengroundup.com Koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN sangat semangat untuk mendukung Undang-undang PILKADA oleh DPRD, diduga karena telah kalah dalam Pilpres 9 Juli, apalagi

Jokowi bersama Tim Transisi Pemerintahan.  I mage: solopos.com Di tengah hebohnya “tolak pilkada tidak langsung” atau “pilkada oleh DPRD, Jokowi JK semakin sibuk meneliti dan memilih siapa saja yang tepat untuk menjadi menteri, sehingga belum satu pun nama calon pembantu presiden pada kabinet Jokowi JK yang diumumkan. Jokowi hanya mengumumkan postur, arsitektur dan modifikasi kementerian.  Apakah ada nama-nama yang selama ini digosipkan atau diusulkan banyak pihak yang benar-benar akan terpilih? Selain profesonal murni dan profesional Parpol, apakah ada staf atau deputi Tim Transisi  dan relawan Jokowi JK yang akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi JK? Meskipun belum disebutkan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi JK, namun komposisi dan struktur kabinet pemerintahan baru Jokowi JK telah diungkap. Untuk 7 kementerian penting dan strategis akan dipimpin profesional murni, artinya kementrian keuangan, ESDM, Pertanian, BUMN, Kesehatan, dan kementrian Pendidikan bukan bera

Poster "Jangan Rampok Hak Rakyat Dalam UU Pilkada . Image: news.metrotvnews.com Gelombang penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung alias Pilkada oleh DPRD semakin gencar. Para aktivis siap mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal MK belum memutuskan permohonan untuk pembatalan UU MD3. Benarkah RUU PILKADA dan UU MD 3 dirancang untuk menjegal kepemimpinan Jokoi JK? Kini rakyat bisa melihat, suara rakyat bukan lagi suara Tuhan karena suara rakyat telah dipasung oleh para elite politik di gedung DPR (koalisi merah putih) dengan pemaksaan pilkada oleh DPRD. Tagline Partai Golkar dengan kalimat "Suara rakyat adalah suara Tuhan", juga mulai lenyap. Koalisi Merah Putih sedang berdoa. Image: waspada.co.id Jika Partai Golkar yang menjadi pelopor Pilkada dilakukan kembali oleh DPRD masih bisa dimaklumi, namun kalau Partai Amanat Nasional (PAN) dimana ada Amien Rais, yang konon merupakan bapak reformasi bersama

Koalisi Merah Putih, apakah akan permanen? Image: nefosnews.com Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera belum rela sepenuhnya untuk mengakui kemenangan Jokowi JK. Gugatan Prabowo - Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditolak seluruhnya, sehingga kemenangan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih semakin kukuh.  Meskipun demikian, Jokowi JK akan menghadapi jalan terjal untuk melaksanakan janji kampanye mereka.  Koalisi Merah Putih bahkan telah menyiapkan ranjau Undang-undang MD3 yang disahkan sehari sebelum pilpres 9 Juli 2014, sehingga PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pemilu legislatif (pileg) sepertinya akan mendapat hambatan untuk menduduki kursi ketua DPR. Ambisi politik dan kekuasaan Koalisi Merah Putih ini tidak berhenti sampai pada jatah kursi ketua DPR yang merupakan hak PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pileg - padahal Marzuki Ali

Jokowi dan Jusuf Kalla siap memimpin Indonesia. Image: palembang.tribunnews.com Para relawan Jokowi JK, partai pendukung, relawan dan pemilih Jokowi JK, dan mayoritas masyarakat sudah bisa bernafas lega karena KPU menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta yang ditujukan kepada KPU di Mahkamah Konstitusi.  Kini telah ada kepastian hukum untuk pemerintahan Jokowi JK, namun masih ada beberapa kegiatan politik yang harus dilakukan, khususnya oleh Jokowi, yaitu apakah proses mundurnya Jokowi sebagai gubernur DKI akan mulus di sidang DPRD Jakarta? Begitu pula pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan lancar di DPR/MPR? Harus diakui, masih ada pihak-pihak yang belum "legowo" atau rela jika Jokowi menjadi presiden RI ke 7. Sampai artikel ini ditulis, ancaman pihak Prabowo untuk membuat gugatan atau tuntutan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang belum dilaksanakan. Entah bukti apa yang akan diajukan oleh Prabowo

MK tolak seluruh gugatan Prabowo. Image: indonesiasatukompas.com Pada 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden terpilih, dan ditetapkan pula Jusuf Kalla atau JK sebagai Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2014 - 2015. Meskipun demikian Prabowo Subianto dan kubunya tidak puas, lalu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) supaya keputusan KPU dibatalkan, dan memohon supaya Prabowo - Hatta yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, namun pada sidang terakhir MK memutuskan KPU tidak terbukti melakukan kecurangan pemilihan umum presiden secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).  Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta. Image: suara.com MK tolak seluruh gugatan Prabowo. Dengan keputusan ini, Jokowi JK tetap sah sebagai presiden dan wakil presiden. MK pada hari Kamis, 21 Agustus 2014 telah membuat keputusan yang bijaksana untuk proses demokrasi di Indonesia.  MK juga tidak menemukan adanya

Jokowi di tengah partai pendukung. Image: nasional.kompas.com Setiap presiden terpilih akan membentuk kabinetnya, selalu ada pro kontra tentang menteri dari partai dan menteri dari profesional.  Timbul pula debat apakah ketua umum partai yang terpilih sebagai menteri apakah masih elok kalau merangkap jabatan di pemerintahan dan di partainya? Apakah Jokowi bisa memenuhi janjinya untuk membentuk kabinet profesional atau zaken kabinet? Jokowi sang presiden terpilih telah menegaskan bahwa para menteri di kabinet Jokowi JK harus profesional, punya integritas, bebas masalah korupsi, dan ditambahkan pula supaya menteri yang punya jabatan penting di partai supaya mengundurkan diri, misalnya jabatan sebagai sekjen dan ketua umum partai. Sebagaimana kita ketahui para pendukung utama koalisi Jokowi JK adalah PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, dan tentu saja PDIP. Apakah ketua partai seperti Muhaimin Iskandar mau rela melepaskan jabatannya sebagai ketua umum PKB? Surya Paloh ketua Partai Nasdem