Syarat utama jadi menteri di Kabinet Jokowi

Jokowi di tengah partai pendukung. Image: nasional.kompas.com

Setiap presiden terpilih akan membentuk kabinetnya, selalu ada pro kontra tentang menteri dari partai dan menteri dari profesional. 

Timbul pula debat apakah ketua umum partai yang terpilih sebagai menteri apakah masih elok kalau merangkap jabatan di pemerintahan dan di partainya? Apakah Jokowi bisa memenuhi janjinya untuk membentuk kabinet profesional atau zaken kabinet?

Jokowi sang presiden terpilih telah menegaskan bahwa para menteri di kabinet Jokowi JK harus profesional, punya integritas, bebas masalah korupsi, dan ditambahkan pula supaya menteri yang punya jabatan penting di partai supaya mengundurkan diri, misalnya jabatan sebagai sekjen dan ketua umum partai. Sebagaimana kita ketahui para pendukung utama koalisi Jokowi JK adalah PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, dan tentu saja PDIP. Apakah ketua partai seperti Muhaimin Iskandar mau rela melepaskan jabatannya sebagai ketua umum PKB?

Surya Paloh ketua Partai Nasdem sangat memahami maksud Jokowi, bahwa jika ada pejabat atau eksekutif partai yang akhirnya diajak Jokowi JK menjadi menteri, maka harus bisa fokus di kementerian yang dipimpinnya dan tidak terganggu oleh kewajibannya sebagai ketua umum atau sekjen partai. Muhaimin Iskandar sepertinya masih mau merenung dan akan memutuskannya pada bulan September 2014 ini. 

Bagaimana dengan Wiranto dari Partai Hanura dan Sutiyoso dari PKPI, apakah para jenderal purnawirawan ini juga akan rela untuk hanya fokus untuk menjadi menteri, dan segera melepaskan jabatannya sebagai ketua umum partai. Begitu pula seandainya Tjahjo Kumolo, sang sekjen PDI Perjuangan apakah siap untuk melepaskan kedudukannya sebagai sekjen PDIP?

Jokowi dan Muhaimin Iskandar. Image: rmol.co

Jokowi harus tegas dengan keputusannya yang memang sangat bagus tersebut, sehingga tidak ada lagi eksekutif penting sebuah partai merangkap jabatan sebagai menteri, atau menteri merangkap sebagai ketua umum partai atau sekjen seperti selama ini terjadi pada pemerintahan Presiden SBY dan presiden Indonesia sebelumnya, dimana para menteri "ogah" melepaskan jabatan di partainya. 

Khusus untuk Muhaimin Iskandar, mungkin harus bisa berfikir bijaksana dan tidak ngotot untuk merangkap dua jabatan - sebagai menteri dan sekaligus sebagai ketua umum PKB. Jangan membuat Jokowi "malu" dan menjadi bulan-bulanan pers, media sosial dan para pengamat yang pasti akan cerewet untuk memberikan komentar. Muhaimin Iskandar seharusnya bisa memberikan kesempatan kepada generasi baru di PKB, sehingga PKB bisa menjadi partai besar yang dikenal punya tradisi yang baik dan profesional dalam berdemokrasi, khususnya di bidang pemerintahan. 

Sutiyowo, Wiranto, Jokowi dan Jusuf Kalla. Image: nasional.kompas.com

Tanggung jawab Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden pasti lebih berat daripada di era SBY, apalagi SBY "tidak berani" menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi bensin dan solar. Jokowi akan pusing dengan "warisan" SBY di bidang energi, hutang luar negeri, dan berbagai beban lainnya yang belum dibereskan di dua periode pemerintahan SBY Boediono. 

Muhaimin Iskandar, dan para ketua umum partai lainnya yang menjadi pendukung Jokowi JK harus berani berfikir "out of the box", bahwa rangkap jabatan bukanlah ide yang bijaksana di jaman Jokowi sebagai presiden yang akan melaksanakan revolusi mental, apalagi Jokowi ingin melakukan perubahan untuk mewujudkan Indonesia hebat. Para relawan Jokowi JK maupun tim sukses bayangan yang bergerak di media sosial, di warung kopi, dan di berbagai sektor lainnya pasti akan lebih "happy" jika para ketua partai dan para pejabat tinggi partai yang sekiranya nanti diajak masuk dalam kabinet Jokowi JK mau "legowo" untuk tidak rangkap jabatan. Mereka tidak perlu takut untuk kehilangan wibawa di partai masing-masing, apalagi jika mereka punya integritas dan tidak menjadikan kementerian yang mereka pimpin sebagai lahan untuk membuka peluang suap atau korupsi. 

Ketika SBY menyiapkan kabinetnya di Cikeas. Image: tempo.co

Dengan keyakinan penuh bahwa Mahkamah Konstitusi akan memenangkan KPU, maka impian Jokowi untuk melaksanakan janji-janji kampanye seperti: Indonesia pintar, Indonesia Sehat, pembangunan maritim, membangun industri kreatif, toll laut, dan program hebat lainnya - akan bisa diwujudkan - asalkan para menteri di kabinet Jokowi benar-benar profesional, punya integritas, dan tidak ada menteri atau pejabat setingkat menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai, sekjen dan jabatan strategis partai lainnya. 

Omong-omong, apakah pembaca sudah dapat bocoran calon-calon menteri kabinet Jokowi JK atau bagaimana komposisi kabinetnya, apakah lebih ramping atau lebih gemuk dibandingkan kabinet para presiden sebelumnya?