MK tolak seluruh gugatan Prabowo, Jokowi JK presiden baru NKRI

MK tolak seluruh gugatan Prabowo. Image: indonesiasatukompas.com

Pada 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden terpilih, dan ditetapkan pula Jusuf Kalla atau JK sebagai Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2014 - 2015. Meskipun demikian Prabowo Subianto dan kubunya tidak puas, lalu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) supaya keputusan KPU dibatalkan, dan memohon supaya Prabowo - Hatta yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, namun pada sidang terakhir MK memutuskan KPU tidak terbukti melakukan kecurangan pemilihan umum presiden secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). 

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta. Image: suara.com

MK tolak seluruh gugatan Prabowo. Dengan keputusan ini, Jokowi JK tetap sah sebagai presiden dan wakil presiden. MK pada hari Kamis, 21 Agustus 2014 telah membuat keputusan yang bijaksana untuk proses demokrasi di Indonesia. 

MK juga tidak menemukan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif. Hakim MK juga meyatakan bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Pada keputusannya, MK juga menyatakan bahwa dalil Prabowo Hatta sebagai Pemohon tidak lengkap, tidak ada bukti bagaimana Pemohon memperoleh suara 0% dan pihak terkait 100%. 

Jokowi presiden baru, Jusuf Kalla wapres baru. Image: jokowi.id

Jika dilakukan pemungutan suara ulang tidak akan mempengaruhi perolehan suara. Dalil Pemohon harus dianggap tidak terbukti menurut hukum. Sistem Noken yang menjadi ciri khas Pemilu di Papua yang pada pemilu-pemilu sebelumnya telah biasa dilakukan, dan digugat oleh kuasa hukum Prabowo, ternyata dinyatakan sah oleh MK. Sebagaimana diketahui, sistem Noken merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak pemilu di era orde baru sampai saat ini, karena secara geografis wilayah Papua sangat banyak yang terisolir, sehingga banyak suku di Papua yang mewakilkan suaranya secara "noken" kepada kepala suku.

Taman dirusak aksi massa di Patung Arjuna Wiwaha. Image: news.detik.com

Sepanjang jalan Thamrin, dari Bunderan HI sampai di gedung MK ada banyak pendukung Prabowo Hatta yang melakukan demonstrasi disertai orasi, bahkan sempat terjadi kericuhan yang disertai penyemprotan air dengan water canon oleh para polisi yang menjaga di sekitar gedung MK ketika para pendukung Prabowo memaksa ingin masuk ke area gedung MK.

Banyak pula pot-pot bunga di sekitar patung Arjuna Wiwaha atau yang dikenal sebagai patung kuda yang rusak, sehingga mengurangi keindahan di patung tersebut. Pemerintah provinsi DKI pun menyayangkan aksi para pendemo yang tidak memperhatikan pentingnya fungsi taman itu, bukan hanya untuk keindahan, melainkan juga untuk menjaga lingkungan hidup.  

Rupanya para pendukung Prabowo - Hatta belum bisa berdemokrasi dengan baik, melainkan melakukan demonstrasi untuk memaksa MK supaya memenuhi tuntutan mereka. Menjadi pertanyaan, apakah orasi dan demonstrasi pada suatu persidangan apakah bisa dianggap sebagai tindakan intimidasi atau intervensi pada jalannya sebuah proses hukum?

Walaupun selama persidangan di MK selalu ada demonstrasi dan orasi, semua hakim MK yang terdiri dari 9 orang hakim mulia itu tidak terpengaruh dengan semua orasi dan demonstrasi atau aksi massa. Para hakim juga teguh dan tetap independen meskipun banyak komentar para pendukung Prabowo Hatta di media sosial maupun pada talk show di televisi. Selama proses sidang di MK para penonton televisi, begitu pula para pendengar radio juga banyak komentar dan wawancara yang menyiarkan komentar para pengamat, para pengacara dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Meskipun begitu banyak komentar yang sangat mendesak supaya MK memenangkan atau menyetujui Prabowo Hatta, namun para hakim MK tidak terpengaruh dengan mereka. 

Sejak awal orang awam maupun para pengamat hukum tata negara, maupun para pengamat politik yang menilai bahwa Prabowo seharusnya bisa legowo, dan bisa bertindak sebagai negarawan untuk menerima kekalahan, lalu mengucapkan selamat kepada Jokowi JK sebagai pemenang pilpres 2014. Namun Prabowo lebih memilih untuk berpidato di rumah polonia dengan begitu bersemangat untuk menolak keputusan rekapitulasi KPU, bahkan menyatakan mengundurkan diri dari proses rekapitulasi di KPU Pusat. Dengan disertai para tokoh koalisi merah putih seperti Aburizal Bakrie alias ARB, Akbar Tanjung dan sebagainya, namun tanpa kehadiran Hatta Rajasa, cawapresnya, Prabowo pun menyatkan untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK supaya MK menyatakan telah terjadi kecurangan pada pemilu presiden.

Novela Nawipa saksi Prabowo jadi selebriti dadakan. Image: tribunnews.com

Sebagaimana kita ketahui, begitu banyak kejanggalan pada berkas permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Hatta, sehingga harus diperbaiki karena terjadi keanehan atau kejanggalan pada dalil, posita maupun petitum surat permohonan mereka ke MK.

Begitu pula para penonton televisi dengan jelas melihat bagaimana penampilan para saksi yang diajukan Prabowo yang tidak mampu untuk menjelaskan apakah mereka memang melihat sendiri atau mendengar terjadinya suatu kecurangan, baik di TPS atau ketika proses rekapitulasi berjalan dari tingkat kelurahan - kecamatan - kabupaten/kota hingga provinsi. Bahkan kita menyaksikan pula hal-hal menggelikan pada saat pihak Prabowo memberikan kesaksian, khususnya ketika Novela Nawipa memberikan kesaksian dengan nada tinggi. Sering terjadi gelak tawa di ruang sidang MK yang biasanya serius itu. Akhirnya, Novela menjadi selebriti dadakan, dan jadi rebutan untuk diwawancarai oleh para wartawan berbagai media cetak maupun televisi, bahkan sempat muncul pada acara gosip di TV swasta. 

Adanya gugatan Prabowo kepada KPU di MK mungkin merupakan proses kawah candradimuka untuk jalannya demokrasi dan hukum pemilu di Indonesia. Sudah saatnya hukum atau undang-undang dan semua peraturan yang berkaitan dengan partai politik, pemilu, pilkada atau proses berdemokrasi di DPR, DPRD, DPD dan MPR bisa disempurnakan pada masa bakti anggota DPR periode 2014 - 2019, sehingga Undang-undang tentang Pemilu tidak selalu harus diubah setiap menjelang pemilu.

Jika di negara-negara lain, khususnya di negara-negara maju, undang-undang pemilu di luar negeri pada umumnya sudah banyak yang berusia lebih dari 30 tahun. Dengan demikian kerepotan pada saat proses pemilihan umum bisa dicegah karena undang-undang maupun peraturan yang mengatur tentang pemilu telah "ajeg", dan tidak bisa ditafsirkan secara ganda atau multi tafsir. 

Prabowo memberi selamat kepada Jokowi saat debat. Image: iberita.com

Setiap keputusan MK adalah final and binding atau final dan mengikat, sehingga untuk kasus yang sama, maka tidak ada lagi jalur hukum untuk melakukan gugatan bagi pihak Prabowo -Hatta. Dengan keputusan MK pada 21 Juli 2014 ini, maka tim kuasa hukum Prabowo - Hatta tidak perlu lagi untuk mengusulkan kepada Prabowo Subianto dan segenap koalisi Merah Putihnya untuk tidak lagi mengajukan tuntutan atau gugatan hukum ke Mahkamah Agung dan Peradilan Tata usaha Negara (TUN) sebagaimana pernah diwacanakan oleh Prabowo Subianto. Jika mereka punya jiwa dan sikap seorang negarawan, maka Prabowo dan Hatta Rajasa segera mengucapkan selamat kepada Jokowi JK, bahkan harus siap memberikan dukungan moral supaya Jokowi JK dan kabinetnya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. 

Jika tidak berkenan dengan kebijakan Jokowi JK, mereka bisa melakukan proses demokrasi atau kritik di gedung DPR, namun jika banyak program kabinet Jokowi JK yang bermanfaat untuk rakyat dan NKRI, maka harus didukung bukan diganggu dengan cara-cara tidak elegan. Rakyat Indonesia sudah bosan dengan kemiskinan. Seluruh rakyat membutuhkan perubahan di banyak bidang untuk Indonesia yang lebih sejahtera.