Indonesiana / All About Indonesia

Gubernur Ahok dan Presiden Jokowi . Image: bandung.bisnis.com Jika Indonesia sedang mencari idola tokoh anti korupsi, maka selain para pegiat dan LSM anti korupsi, maka Ahok dan Jokowi bisa menjadi contoh hidup pejabat dan politisi muda yang anti korupsi. Ketika Jokowi dan Ahok masih sebagai walikota Solo dan Ahok bupati di kampungnya, Belitung Timur, maka keduanya telah membuktikan birokrasi bisa dibenahi untuk melayani masyarakat serta meminimalkan korupsi oleh pejabat pemda. Kedua tokoh ini dikenal punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi di pemerintahan. Yang melegakan adalah Jokowi telah menolak revisi UU KPK. Ahok dan Johan Budi ketika Ahok ke KPK . Image: news.liputan6.com Kini KPK mengalami masalah seperti dugaan kriminalisasi terhadap para ketuanya ditambah pula desakan sebagian besar anggota DPR untuk merevisi UU KPK, ternyata Jokowi masih memegang komitmen ketika kampanye Pilpres, dimana Jokowi ingin menguatkan KPK, meskipun sempat terjadi kontroversi calo

Ahok usai dilantik sebagai Gubernur oleh Presiden Jokowi. Image: setkab.go.id Sebagaimana kita ketahui, ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat terganggu dengan berbagai isu tentang status hukumnya untuk menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI, padahal menurut Undang-undang, Ahok adalah pengganti yang sah. Mohamad Taufik wakil ketua DPRD DKI merupakan salah satu orang yang menolak Ahok untuk gantikan Jokowi.  Mohamad Taufik semeja dengan Ahok. Image: megapolitan.kompas.com M Taufik dari Fraksi Gerindra dari Fraksi Gerindra tersebut bersama 44 kawannya menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PTUN untuk membatalkan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Bung Karno pada pembukaan KAA 1955, dan Jokowi siap membuka peringatan KAA ke 60.  Bung Karno, sang founding father Indonesia bersama para penggagas konferensi Asia Afrika (KAA) telah menorehkan tinta emas pada perjalanan Asia Afrika, dari bangsa tertindas dan terjajah oleh negara-negara Barat menjadi terbebas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Pejajahan secara militer dan okupasi fisik memang tidak ada lagi, namun ada konflik dan bentuk penindasan secara ekonomi – dan ini sudah dibayangkan dan diperingatkan oleh Bung Karno, yang disebut sebagai neo kolonialisme dan neo imperilisme, juga neo liberalisme.  Apakah Jokowi, sang presiden Indonesia ke 7 ini mampu untuk mewujudkan janji kampanye pilpres 2014 lalu, khususnya untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh, dan tentu saja supaya Palestina bisa menempatkan duta besar di PBB sebagai negara independen seperti Mesir dan negara-negara Asia Afrika lainnya. Kita tahu, Israel pasti tidak akan rela bila Palestina

Get your sholarship now. I mage: wahindia.com Indonesia sangat membutuhkan pemuda dan pemudi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, bijaksana dan siap menghadapi persaingan di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dan persaingan masyarakat global lainnya.  Untuk mewujudkan Indonesia Jaya atau Indonesia Hebat, maka para pemuda perlu mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan, namun tidak semua calon mahasiswa Indonesia memiliki orang tua kaya raya yang bisa membiayai kuliah mereka. Namun, pintu dan jendela masa depan selalu terbuka.  Kini telah tersedia berbagai peluang scholarship atau beasiswa yang disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah dalam negeri atau luar negeri, juga oleh universitas, yayasan dan perusahaan atau big corporation yang peduli pada kepada para siswa yang tidak mampu secara financial. Bersama ini saya ingin membagikan informasi yang saya dapatkan dari  WhatsApp Group. Saya sarankan, anda melihat setiap informasi di bawah ini dengan teliti dan s

Meskipun 100 hari pertama sebuah pemerintahan baru tidak bisa menjadi ukuran suksesnya seorang presiden atau perdana menteri di suatu negara, namun jika seorang presiden bisa memberikan kesan dan tindakan nyata yang sesuai dengan janji-janji kampanye, pasti bisa menjadi modal dasar untuk keberhasilan di masa pemerintahannya.  Begitu pula Jokowi, yang mengalami sebuah drama menjelang pelantikannya seperti gugatan Prabowo Hatta ke MK. Setelah MK menolak gugatan sang lawan politik, Jokowi pun seperti dipersulit ketika akan dilantik. Akhirnya Jokowi dilantik, dan terjadi pula gonjang-ganjing di DPR. Jokowi bisa melalui dengan "lumayan baik", bahkan kabinet bekerja lebih gesit dan lebih nyata daripada para anggota DPR.  BG, akan dilantik sebagai Kapolri baru oleh Jokowi? Image: riaupos.co Jokowi juga dipuji karena telah meminta referensi kepada KPK dan PPATK sebelum mengumumkan kabinet atau para menterinya, sehingga akhirnya terbentuk kabinet kerja. Namun, Jokowi seperti &

Aburizal Bakrie terpilih lagi sebagai ketua Umum Partai Golkar. Image: foto.kompas.com Sehari setelah Aburizal Bakrie atau ARB alias Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara “aklamasi” pada Munas IX di Bali, Ical diminta untuk membayar ganti korban lumpur Lapindo yang telah menantikan hampir 9 tahun.  Korban lumpur Lapindo. Image: politik.kompasiana.com Melalui Seskab Andi Widjajanto,  Presiden Jokowi memerintahkan agar Lapindo membayar ganti rugi Rp781 miliar kepada warga yang menjadi korban lumpur. Menurut Andi Widjajanto, Lapindo mempunyai kewajiban Rp 781 miliar kepada para korban lumpur di sekitar Sidoarjo itu. Seskab juga menambahkan, Lapindo juga punya utang Rp 500 miliar untuk dibayar ke pengusaha yang terkena dampak bencana tersebut, jadi masih ada utangnya sekitar Rp 1,4 triliun, dan itu belum dibayar kepada yang berhak.  Luapan lumpur Lapindo di wilayah Porong itu mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan kerugian ekonomi mencapai sekitar Rp 47,9

ARB tolak Perppu Pilkada SBY.  Image: m.kaskus.co.id Selain kehebohan rekaman suara Nurdin Halid, Munas Golkar di Bali juga dikejutkan dengan sikap ARB terhadap Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang terkejut bukan hanya pengamat, melainkan Partai Demokrat, dimana SBY sang ketua umum Demokrat di akhir masa jabatannya sebagai presiden telah mengeluarkan Perpu tersebut setelah sebelumnya fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk-out ketika sidang paripurna untuk membahas Undang-Undang Pilkada. SBY akrab bersama ARB.  Image: jakartaobserber.com Kini, Partai Demokrat “ditelikung” oleh Partai Golkar versi ARB alias Ical atau Aburizal Bakrie – pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, sang “ketua umum” telah menyatakan untuk menolak  Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan produk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya. Padahal Partai Golkar bersama Partai Ge

Nurdin Halid.  Image: politikerja.blogspot.com Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya.  Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Nurdin Halid bersama ARB.  Image: tribunnews.com Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal menca