Curhat Prabowo pada sidang perdana di MK

Prabowo merasa tersakiti, dan curhat di MK?

Prabowo harus buktikan tuduhannya soal kecurangan KPU pada Pilpres 2014

 

Prabowo, Hatta dan ARB. Image: kabar24.com

Prabowo membuat ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Indonesia lebih buruk daripada pemilu di Korea Utara, padahal negara komunis tersebut memiliki sistem politik yang sangat berbeda dengan Indonesia. Korea Utara hanya memiliki satu partai politik, dan selalu “menang”, dan tidak ada demokrasi seperti dinikmati rakyat Indonesia sejak 1998. Sebenarnya, dengan segala kekurangan yang ada, Indonesia jauh lebih baik daripada Korea Utara, Timur Tengah dan banyak negara lainnya.

Sebagaimana kita ketahui, Prabowo – Hatta menuduh terjadi kecurangan terstruktur dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014, dan menuduh KPU telah melakukan kecurangan tersebut. Karena itulah Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum KPU usai sidang pertama di MK, Rabu, 6 Agustus 2014 sebagai berikut, "Di dalam hukum pembuktian, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Jika dia (Prabowo-Hatta) menuduh terstruktur, sistematis, dan massif itu kan dari pihak pemohon udah pasti Prabowo. Kalau itu benar dia bilang begitu, ya dia buktikan," Rupanya tim hukum Prabowo juga perlu belajar untuk menulis gugatan sesuai tata bahasa yang memenuhi kaidah Bahasa Indonesia. 

Adnan Buyung Nasution di sidang pertama kasus Prabowo vs KPU. Image: news.detik.com

 

Ketika ketua Hamdam Zoelva, ketua MK memberikan kesempatan kepada Prabowo sebagai pihak pemohon untuk berbicara, Prabowo menggunakan kesempatan tersebut untuk “curhat” soal kecurangan-kecurangan yang dialaminya saat pilpres lalu seperti mendapat suara nol di beberapa TPS. Prabowo menyatakan tak mungkin dirinya mendapat suara nol karena didukung tujuh partai besar dan mendapat 62 persen suara di pemilu legislatif. Rupanya Prabowo lupa bahwa pasangan Jokowi JK juga mendapat suara nol di wilayah Madura.

Jokowi mengatakan bahwa tidak hanya Prabowo yang merasakan suara nol di TPS namun kubunya juga. Sebagaimana dikutip di berita online news.detik.com, Jokowi mengatakan, "Kan ada juga yang kita nol dan di sana (kubu Prabowo-Hatta) dapat 100 persen. Tapi tidak kita persoalkan,”. Jokowi percaya hakim MK akan bersikap netral. Mienurutnya persoalan yang sudah memasuki ranah hukum haruslah diselesaikan di ranah hukum tanpa dipenuhi perang opini.

Hamdan Zoelva ketua MK. Image: en.tempo.co

 

Perang opini kubu Prabowo juga dilakukan dengan aksi massa di depan gedung MK dari sejak pagi sampai usai sidang pertama, dan dilanjutkan dengan long march ke gedung DPR di Senayan untuk bertemu dengan pimpinan DPR untuk mendesak pimpinan DPR segera membuat pansus Pilpres. Inilah langkah politik tim Prabowo – Hatta. Sementara itu menurut tribunnews.com Ali Mochtar Ngabalin salah satu Tim Sukses Prabowo – Hatta mengatakan pihaknya ingin menyampaikan petisi desakan kepada DPR untuk segera memanggil KPU. "Kalau perlu mendesak pansus sampai hak angket, terhadap kinerja KPU yang dinilai tidak profesional dan tidak independen cenderung sebagai timses salah satu pasangan capres,"

Ricuh di Surabaya

Para Pendukung Prabowo melakukan aksi massa. Image: merdeka.com

Aksi Massa pendukung pasangan Capres-cawapres Prabowo-Hatta di kantor KPU Jatim pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 berlangsung ricuh dan terjadi bentrokan. Sebagaimana diberitakan oleh id.berita.yahoo.com massa Prabowo yang dipimpin Korlap Aksi Soepriyatno kecewa tidak diperbolehkan menggelar aksi dan berorasi tepat di depan kantor KPU Jatim. Dari atas truk yang dijadikan mobil komando, Soepriyatno yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim memerintahkan agar massa tetap merangsek maju. Mobil tim Prabowo itu bergerak mundur dengan kecepatan tinggi dan menabarak mobil water cannon milik polisi yang berada tepat di belakang kawat barrier sehingga, tabrakan keras tak terhindarkan. Tindakan massa pendukung Prabowo itu sangat disayangkan.

Sebagaimana kita ketahui, Jokowi telah meminta para relawan Jokowi JK, begitu pula agar para kader partai pendukung dan simpatisan untuk tidak ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi massa. Perintah Jokowi tersebut sangat patut dipuji supaya MK bisa tenang untuk mengambil keputusan yang adil yang berdasarkan fakta-fakta dan bukti hukum. Sebagaimana kita saksikan di berbagai stasiun televisi tim kuasa hukum Prabowo telah diingatkan oleh Ketua MK dan para hakim konstitusi lainnya supaya memperbaiki bukan hanya redaksional permohonan (gugatan) yang ditangani oleh lebih dari 100 pengacara itu baik dari segi bahasa, istilah, posita, petitum maupun alasan gugatan yang “belum nyambung” dengan tujuan gugatan mereka.

Tim kuasa hukum Prabowo juga diminta supaya mengajukan bukti untuk menguatkan permohonan mereka yang menuduh KPU telah melakukan kecurangan pemilu presiden secara terstruktur dan masif (TSM) itu, sehingga para hakim bisa memahami apa maksud tuduhan adanya kecurangan TSM itu. MK juga meminta supaya para saksi yang diajukan benar-benar memiliki KTP, dan diminta supaya mengajukan saksi yang berkualitas. Tim Prabowo diberi waktu 1 x 24 jam untuk memperbaiki gugatannya.

Menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa para pengacara tim Prabowo – Hatta tidak bisa menampilkan redaksional dan struktur gugatan yang profesional. Para calon sarjana hukum rupanya mendapat pelajaran bagus dari peristiwa hukum yang terjadi gedung MK, dimana para pengacara yang sudah kenyang dengan berbagai kasus perdata, pidana dan berbagai kasus korupsi tersebut ternyata belum bisa memberikan contoh yang baik untuk calon sarjana hukum, maupun kepada calon pengacara (advokat) baru, baik untuk mengajukan gugatan atau permohonan maupun dalam proses beracara di dalam ruang sidang, misalnya ada tim pengacara Prabowo yang ditegur oleh Ketua MK karena menyela Adnan Buyung Nasution yang masih berbicara.

 

Mahasiswa Fakultas Hukum UI di kampus UI Depok. Image: ayomasukui.com

Kita nantikan sidang berikutnya pada Jumat, 8 Agustus 2014, apakah tim hukum Prabowo – Hatta akan bisa memenuhi permintaan para hakim MK atau masih akan tampil kurang elok, jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum di Indonesia. 

Setiap proses sidang di MK sangat penting untuk memajukan ilmu hukum khususnya hukum acara, sehingga para mahasiswa fakultas hukum di Indonesia bisa mendapatkan ilmu dan contoh praktek yang sesuai dengan undang-undang dan ilmu hukum yang telah dan akan mereka pelajari, sehingga Indonesia bisa memiliki ahli hukum yang mumpuni, dan tidak memalukan di kaca mata internasional. Tugas pengacara bukan hanya berani bicara, namun mampu berbicara dengan baik, maupun menyusun gugatan atau tugas hukum lainnya dengan benar – bukan copy paste, apalagi salah prosedur. Jika para pengacara yang tampil di MK tidak bisa memberikan contoh tentang praktek di sidang MK dengan baik, maka proses kuliah di fakultas hukum harus dilakukan perubahan mendasar.