Sikap PDIP Terhadap Wacana Jokowi 3 Kali & Munculnya Relawan Jokpro 2024?
Polemik Jokowi 3 Periode atau Jokowi 3 Kali sebenarnya bukan berita baru karena sudah bergaung ketika Pilpres 2019. Belakangan ini muncul relawan bertajuk Jokpro 2024 yang menginginkan munculnya pasangan Jokowi Prabowo pada Pemilu Serentak 2024. Jokpro sudah meresmikan Sekretariat Nasional pada 19 Juni 2021.
Salah satu penggagas Jokpro adalah Mohamad Qodari, yang juga sebagai Penasihat Komunitas ini, sedangkan Baron Danardono Wibowo sebagai Ketua, sementara Timothy Iwan menjabat sebagai Sekjen. Komunitas Jokpro 2024 yang memiliki banyak simpatisan ini telah resmi beraktivitas resmi di Jakarta, dan akan menyebarkan gagasan Jokowi Prabowo 2024 ke seluruh Indonesia dengan berbagai kegiatan.
Relawan JokPro 2024 bukan satu-satunya gerakan yang memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan kembalinya Presiden Jokowi untuk masuk bursa Pilpres 2024. Sala satunya tercatat dari Nusa Tenggara Timur ada sebuah Komite Referendung Konstitusi NTT, yang dibentuk dengan tujuan agar UUD 1945 diamandemen lagi terkait jabatan presiden RI.
Komite ini akan mendeklarasikan rencana mereka pada 21 Juni 2021, bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi.
Terkait hal tersebut bagaimana sikap PDI Perjuangan?
Menurut laporan merdeka.com (20/6/21) ternyata PDI tegas menolak isu masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Hal itu ditegaskan oleh Ahmad Basarah Ketua DPP PDIP bahwa sikap PDIP sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang menolak masa jabatan presiden tiga periode.
Ahmad Basarah menegaskan bahwa, "Bolak balik beliau sudah mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden untuk tiga periode. Bahkan beliau membuat ungkapan yang sangat satir, orang-orang yang memunculkan gagasan pak Jokowi mau tiga periode, kata beliau, pertama mau cari muka yang kedua mau menampar muka saya ketiga ingin menjerumuskan saya, kata Pak Jokowi,"
Hal itu dikatakan politisi PDI P ketika Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) meluncurkan hasil survey terbaru tentang Jokowi 3 Periode. Dari survey tersebut terungkap bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju Presiden Joko Widodo maju kembali pada Pilpres 2024. Sebesar 52,9 persen menyatakan tidak setuju Jokowi maju untuk ketiga kalinya sebagai Capres.
Yang menarik adalah informasi Ade Armando Direktur Komunikasi SMRC yang mengatakan, "Namun tetap persentase itu lebih rendah secara signifikan dibandingkan mereka yang menganggap Jokowi cukup menjabat dua kali yang mencapai 53 persen,"
Dari survey dilaporkan bahwa responden yang mendukung Presiden Jokowi untuk maju untuk ketiga kalinya sebesar 40,2 persen. Angka ini lebih besar daripada yang mendukung jabatan dua periode diubah yakni sebesar 13 persen.
Menurut Ade Armando hal itu terjadi karena ada efek Jokowi, dimana lebih besar dukungan Jokowi maju ketimbang yang mendukung jabatan presiden diubah.
Informasi survey yang diluncurkan secara daring itu Ade Armando menambahkan pula, "Jadi ada persoalan pak Jokowi nih, kita melihatnya ada persoalan efek Jokowi. Walaupun pada dasarnya prinsip mereka mengatakan harusnya tidak berubah, UUDnya tidak usah diubah. Tapi kalau personal, kira-kira mereka bisa dibilang sih setuju-setuju saja,"
Munculnya wacana untuk kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 menguat seiring munculnya isu masa jabatan presiden
diperpanjang. PDIP dimana Presiden Jokowi juga merupakan kader Partai berlogo Banteng ini menolak jika konstitusi hanya diproyeksikan untuk
kepentingan perorangan.
Ahmad Basarah salah satu elite PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa, "Karena konstitusi itu harusnya diperoyeksikan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar dan visioner. Saya kira sangat tidak elok lah konstitusi kita harus dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja,"
Kemudian Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden.
Terkait sikap tersebut, Basarah menegaskan lebih lanjut, "Kalau ada agenda itu secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP,"
Menarik pula untuk menyimak sikap Ketua Umum RèJo HM Darmizal MS terhadap wacana Jokowi 3 Periode sebagaimana terungkap pada tayangan berikut ini.
Bagaimana respon anda setelah menyimak dua tayangan tersebut di atas?
Komentar