Indonesiana / All About Indonesia

Aburizal Bakrie terpilih lagi sebagai ketua Umum Partai Golkar. Image: foto.kompas.com Sehari setelah Aburizal Bakrie atau ARB alias Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara “aklamasi” pada Munas IX di Bali, Ical diminta untuk membayar ganti korban lumpur Lapindo yang telah menantikan hampir 9 tahun.  Korban lumpur Lapindo. Image: politik.kompasiana.com Melalui Seskab Andi Widjajanto,  Presiden Jokowi memerintahkan agar Lapindo membayar ganti rugi Rp781 miliar kepada warga yang menjadi korban lumpur. Menurut Andi Widjajanto, Lapindo mempunyai kewajiban Rp 781 miliar kepada para korban lumpur di sekitar Sidoarjo itu. Seskab juga menambahkan, Lapindo juga punya utang Rp 500 miliar untuk dibayar ke pengusaha yang terkena dampak bencana tersebut, jadi masih ada utangnya sekitar Rp 1,4 triliun, dan itu belum dibayar kepada yang berhak.  Luapan lumpur Lapindo di wilayah Porong itu mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan kerugian ekonomi mencapai sekitar Rp 47,9

ARB tolak Perppu Pilkada SBY.  Image: m.kaskus.co.id Selain kehebohan rekaman suara Nurdin Halid, Munas Golkar di Bali juga dikejutkan dengan sikap ARB terhadap Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang terkejut bukan hanya pengamat, melainkan Partai Demokrat, dimana SBY sang ketua umum Demokrat di akhir masa jabatannya sebagai presiden telah mengeluarkan Perpu tersebut setelah sebelumnya fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk-out ketika sidang paripurna untuk membahas Undang-Undang Pilkada. SBY akrab bersama ARB.  Image: jakartaobserber.com Kini, Partai Demokrat “ditelikung” oleh Partai Golkar versi ARB alias Ical atau Aburizal Bakrie – pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, sang “ketua umum” telah menyatakan untuk menolak  Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan produk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya. Padahal Partai Golkar bersama Partai Ge

Nurdin Halid.  Image: politikerja.blogspot.com Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya.  Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Nurdin Halid bersama ARB.  Image: tribunnews.com Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal menca