Akbar Tandjung tokoh senior Golkar desak Setya Novanto perhatikan tuntutan publik
Setelah berbagai tokoh, pengamat termasuk
tokoh lintas agama yang menuntut supaya Setya Novanto mundur, ternyata Akbar
Tandjung tokoh senior dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali Akbar
Tandjung meminta Ketua DPR Setya Novanto untuk memperhatikan pendapat yang
berkembang di masyarakat yang menuntut agar mundur. Begitu
pula Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono serukan kocok ulang
Setya Novanto, supaya posisi Novanto sebagai ketua DPR diganti tokoh lain.
Sebagaimana dilaporkan
oleh nasional.tempo.co dengan mengutip pernyataan Agung Laksono, pergantian
pimpinan DPR bukan mustahil menyusul dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya
Novanto atas kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Pelanggaran etik
yang terkenal dengan #papamintasaham ini telah membuat situasi politik di
Indonesia, khususnya di Senayan kembali gaduh. Setya Novanto sampai saat ini
belum berniat mundur, bahkan berhasil membuat sidang MKD yang dihadirinya
menjadi sidang tertutup, bukan terbuka sebagaimana tuntutan publik.
 |
| Agung Laksono, ARB, Akbar Tandjung. Image: |
Kepada CNN.com Akbar
Tandjung yang juga pernah menjabat sebai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar di
awal era reformasi 1998 ini mengatakan bahwa, “Sebagai seorang tokoh patut
memperhatikan opini publik. Ini juga menyangkut soal legitimasi seorang tokoh
terhadap publik”. Namun Setya Novanto belum punya spirit layaknya seorang
negarawan sebagaimana telah menjadi tradisi di negara lain seperti Jepang,
Korea Selatan atau Amerika Serikat.
Tapi, sudah ada beberapa tokoh Indonesia
yang telah memberi contoh mundur dari jabatannya seperti Andi Alfian Mallarangeng
memilih mundur dari jabatannya sebagai Menpora ketika ditetapkan sebagai
tersangka oleh KPK, begitu pula Rio Capella juga mundur dari jabatannya di DPR
dan posisinya di Partai Nasdem.
Akbar juga mencontohkan
langkah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan
diri dari jabatannya karena tidak mencapati target setoran pajak untuk negara.
Keputusan mundur Sigit sebagai Dirjen Pajak sangat dihargai, padahal dia belum
tentu harus mengundurkan diri mengingat situasi ekonomi Indonesia yang masih lambat,
sehingga masuk akal bila target tersebut belum tercapai, bahkan target yang
ditetapkan pemerintah terlalu tinggi. Akbar Tandjung juga meminta para pejabat
di Indonesia supaya mencontoh sikap Sigit Priadi Pramudito tersebut.
Meskipun Kejaksaan Agung
telah secara intensif menyelidiki kasus rekaman Setya Novanto, rupanya Setnov
tetap bertahan untuk tidak mundur. Sementara itu BEM Universitas Indonesia juga
telah mendesak Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR,
begitu pula banyak tokoh terkenal lainnya termasuk para tokoh yang tergabung
dalam Lintas Agama. Setnov tetap bertahan pada posisinya sebagai ketua DPR
mungkin karena mendapat pembelaan atau dukungan dari rekan-rekannya seperti
Fadli Zon dan beberapa tokoh lain di Partai Golkar dan Koalisi Merah Putih.
 |
| Setya Novanto bersama Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Image: beritasatu.com |
Pada hari Senin, 14
Desember 2015 MKD akan bersidang lagi untuk memeriksa Luhut Binsar Pandjaitan
yang namanya disebut 66 kali pada rekaman Setya Novanto dan Muhammad Chalid Riza
yang direkam oleh Maroef Sjamsoeddin, Direktur Utama PT. Freeport. Luhut
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sudah siap untuk menghadapi
sidang di MKD secara terbuka.
Sementara itu, Muhammad
Chalid Riza sedang dipantau keberadaannya di luar negeri oleh Polri dan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Peristiwa besar ini akan semakin lengkap
bila MKD berhasil menghadirkan M Chalid Riza sang pengusaha minyak dan berbagai
bisnis lainnya ini pada sidang MKD berikutnya secara terbuka bukan tertutup. MKD
harus mampu menjaga marwah dan citra DPR dan mengambil keputusan yang tepat
bila tiba waktunya nanti. Rakyat atau publik Indonesia tentu sangat menantikan keputusan yang adil dari para hakim yang mulia di MKD.
Komentar