Indonesiana / All About Indonesia

  Prinsip etika dan moral dalam urusan politik dan hukum, khususnya hukum tata negara dan kaitannya dengan konstitusi mulai menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di Indonesia setelah terjadi pemilihan umum 2024. Perhatian para pakar hukum tata negara dan pengamat politik tertuju secara spesifik pada proses pemilihan presiden atau Pilpres 2024.  Persoalan etika dan moral dalam praktek kenegaraan dan hukum maupun politik adalah praktek universal di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.  Pasca reformasi, terutama dalam proses pemilihan umum 2024, Indonesia mendapat perhatian penting dari seluruh dunia, khususnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden antara pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.  Apakah pelaksanaan demokrasi sudah tepat terutama pasca reformasi 1998 & kenapa menjadi bahan perdebatan pada 2024? (suaradewata.com) Pertany

Muncul wacana tentang Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024, kecuali UU Tentang DKI Jakarta, yang dibuat agar Gubernur Jakarta tanpa perlu Pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Namun, karena RUU tersebut belum disahkan, maka besar kemungkinan DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan pemilihan gubernur seperti provinsi lainnya, juga kabupaten/kota lainnya.  Telah muncul nama Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, yang sempat diisukan bakal mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2024 untuk menghadapi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil bahkan sudah memajang baliho terkait "pencalonannya" sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.  Selain Ridwan Kamil, muncul pula nama Ahmad Sahroni, kader penting dari Partai NasDem, sampai saat ini adalah anggota DPR RI, dan pernah aktif dalam penyelenggaraan balap motor listrik Formula E ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Dalam panggung politik In

  Pemilihan Umum Serentak 2024 yang terjadi pada 14 Februari 2024, yang bertepatan dengan Hari Valentine ini mendapat sorotan internasional, termasuk dari Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR).   Melihat apa yang terjadi  pada Pemilu di Indonesia menimbulkan Parlemen ASEAN, yang dinyatakan sebagai keprihatinan serius dan menimbulkan risiko besar bagi masa depan hak asasi manusia dan demokrasi. Charles Santiago Wakil Ketua APHR, yang juga antan anggota parlemen Malaysia menyatakan bahwa “Kami sangat terganggu dengan laporan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, termasuk campur tangan terhadap Mahkamah Konstitusi serta penggunaan bantuan sosial untuk tujuan politik, yang secara serius telah merusak integritas pemungutan suara,”  Suasana sebuah TPS di Pulau Bali pada Pemilu Serentak 2024 (Image: rri.go.id) Menurut metrotvnews.com (22/2/2024) dilaporkan bahwa para akademisi dan aktivis menyuarakan keprihatinan mereka antara lain terhadap independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Pasangan Capres Prabowo Gibran pada saat kampanye dan debat Capres dan Cawapres memberikan janji kepada calon pemilih pada Pilpres 2024 dengan program makan siang gratis, juga susu gratis untuk anak-anak sekolah. Terlepas dari tujuan dari dampak langsungnya terhadap anak-anak sekolah, maka menarik pula untuk menyimak dari beberapa aspek lainnya.  Dari aspek-aspek yang dijelaskan di bawah ini, maka akan timbul dampak positif maupun negatif yang diakibatkan oleh program Prabowo Gibran tersebut.  Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka (Image: cnnindonesia.com) Program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah merupakan gagasan yang menarik dengan potensi dampak positif dan negatif di berbagai aspek. Berikut analisisnya:   Dampak Positif:   Dari aspek e konomi adalah sebagai berikut: Meningkatkan daya beli keluarga miskin dengan mengurangi pengeluaran untuk makan siang anak. Menciptakan lapangan kerja di sektor penyediaan makanan dan logistik. Meningkatkan pendapatan peta