Anggota DPR cukup tanda tangan absen tanpa kehadiran fisik. Mereka makan gaji buta

Rieke Diah Pitaloka. Image: fokusmetro.com

Kini, untuk menjadi anggota DPR tidak harus pintar, tidak harus ahli, tidak harus faham situasi apapun, dan tidak perlu hadir secara fisik dalam setiap sidang, bahkan pada saat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Ini sangat berbahaya karena akan ada Undang-undang yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Apakah akan dibiarkan saja oleh rakyat, aktivis, mahasiswa dan anggota DPR lain yang masih punya hati nurani?

Setelah tanda-tangan, tidak perlu ikut sidang. Image: harianterbit.com

Sepertinya para elite atau sebagian politikus yang “ahli” sudah menyiapkan segalanya untuk disetujui, tanpa harus ada debat, diskusi atau musyawarah. Bagi politikus malas, dan anggota DPR yang punya urusan lain diluar entah untuk bisnis sampingan atau barangkali selingkuh, maka tanpa kehadiran fisik merupakan peluang terbaik mereka, dan tetap menerima gaji yang dikumpulkan dari pajak rakyat yang mereka wakili. 

Apakah tatib ini dibuat supaya wartawan tidak lagi bisa memotret anggota DPR yang sedang tidur, bermain dengan gadget, atau memergoki anggota DPR yang sedang melihat situs porno di tablet atau smartphone mereka?

Semua itu membuat Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan melontarkan protes pada tata tertib DPR yang tidak mewajibkan anggota DPR hadir secara fisik. Ia mengaku geram karena aturan ini juga berlaku pada saat pengambilan keputusan di tingkat komisi dan di sidang paripurna. 

Pimpinan DPR dikuasai KMP. Image: politik.news.viva.co.id

Kegeraman Rieke sangat beralasan, bukan hanya masalah tugas dan fungsi yang harus dilakukan para anggota DPR, namun bisa dibaca bahwa mereka yang memiliki gagasan bahwa kehadiran fisik tidak penting, cukup tanda tangan di buku absensi – sepertinya telah menyiapkan RUU atau draft undang-undang yang akan merugikan rakyat dan negara.

Tatib "aneh" ini hanya ada di parlemen Indonesia. Ini tragedi nasional. 

Apakah perlu ada revolusi mental di gedung DPR?

Rupanya Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyiapkan ‘grand design’ untuk melakukan kegiatan legislasi yang akan merugikan rakyat. KMP telah “sukses” mencaplok semua kursi ketua dan wakil ketua DPR, menyusul pula sapu bersih di MPR. Ternyata tidak sampai disitu, KMP juga mengeluarkan tata tertib atau tatib DPR yang menghalalkan kehadiran tanpa fisik, cukup dengan absen saja,  kemudian suaranya dinyatakan sah.  Permainan kata dibuat sedemikian rupa supaya ada celah hukumnya. Kecurigaan dari orang-orang awam sekalipun bisa dimaklumi jika KMP akan melakukan gerakan-gerakan politik untuk mengguncang pemerintahan baru yang dipimpin oleh Jokowi JK.

Jika ada keraguan masyarakat, bukan hanya pengamat bahwa KMP akan mempersulit pemerintahan Jokowi memang telah terbaca sejak munculnya Undang-undang tentang MD3 dan UU Pilkada. Dua skenario ini telah dimenangkan oleh KMP dengan “gemilang” dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk begadang ketika terjadi pemilihan ketua dan wakil ketua DPR dan di MPR. Rakyat dan dunia telah menyaksikan betapa lucunya adegan yang disuguhkan oleh para anggota DPR di Senayan. Tidak ada debat sehat di setiap sidang yang mereka lakukan. Hujan interupsi begitu bertubi-tubi, sementara ketua sidang sementara, khususnya ketika pemilihan ketua DPR nampak telah siap untuk menjadi tidak peduli dengan usulan dari anggota DPR yang hadir.

 

Apa lagi ide KMP? Image: republika.co.id

Kembali ke masalah kehadiran fisik tidak lagi dibutuhkan, cukup dengan tanda tangan pada kertas absensi, sepertinya merupakan contoh “bagus” untuk para pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Para pelajar dari TK, SD, SMP, SMU hingga universitas akan meniru tatib di DPR. 

Contoh yang ditunjukkan di gedung DPR yang katanya terhormat itu bisa menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia untuk licik, nakal, kriminal dan korupsi dalam segala aspek, bahkan bisa dijadikan sarana untuk berbohong kepada keluarga mereka di rumah. Kini anggota DPR yang punya niat nakal, selingkuh, korupsi dan menerima suap sudah mendapat legitimasi sebagaimana tertuang pada tatib DPR. Entah apa dasar ide tersebut, padahal sangat merugikan rakyat yang menggaji mereka, bahkan mereka akan diberikan pensiun oleh negara setelah mereka mengakhiri masa baktinya pada 2019.

Apakah begitu buruk nasib rakyat Indonesia, sehingga DPR baru yang akan berkuasa di parlemen dari 2014 sampai 2019 ini akan menerima gaji buta tanpa kehadiran fisik, tanpa debat sehat, sehingga mereka cukup studi banding ke luar negeri, kunjungan ke daerah-daerah dengan fasilitas negara. Mereka akan menikmati semua fasilitas VIP sebagai pejabat negara. Sementara itu rakyat akan mendapatkan produk buruk dari setiap legislasi atau undang-undang yang dilahirkan oleh DPR baru ini.

Apa yang harus dilakukan oleh rakyat, aktivis dan para mahasiswa? Apakah semua itu akan dibiarkan saja?