Kabinet Jokowi JK harus profesional
Di tengah ancaman kubu Prabowo Subianto "capres nomor urut 1" untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Prabowo "menemukan" kecurangan yang masif pada pilpres, bahkan tim Prabowo menuduh ada campur tangan pihak asing pada proses pilpres, dan membuat repot Kedutaan Korea Selatan untuk meminta klarifikasi ke rumah Polonia, di mana tim pemenangan Prabowo bermaskas, - namun baik para pengamat maupun masyarakat telah mulai membahas kabinet Jokowi JK.
Belum sehari KPU menetapkan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih para pengamat dan media telah heboh bagaimana kabinet Jokowi JK, apa nama kabinetnya dengan berbagai dugaan dan analisanya. Jika kita ingat pada awal Jokowi JK sibuk untuk mencari teman "koalisi" di kala jelang pilpres, Jokowi menolak istilah koalisi. Jokowi lebih suka menggunakan istilah kerjasama untuk mendukung pemenangannya sebagai presiden.
Jokowi juga "ogah" membuat "deal" jatah jabatan menteri dengan partai-partai yang akan mendukungnya, sehingga Jokowi JK hanya membuat kerjasama dengan Partai Nasdem, PKB, PKPI, dan Partai Hanura, sedangkan Partai Golkar alias Ical atau ARB "gaga" menangkap sinyal Jokowi yang mengajak ARB blusukan di Pasar Gembrong, Jakarta - dengan alasan bahwa Pasar Gembrong adalah simbol ekonomi kerakyatan, sementara ARB ingin mendapat deal jatah jabatan menteri.
Hatta Rajasa pun urung bergabung dalam koalisi Jokowi JK. Ternyata Jokowi tetap ngotot untuk tidak membahas apapun yang berkaitan dengan jatah jabatan menteri atau istilahnya politik transaksional. Jokowi ingin fokus untuk memenangkan kampanye pilpres 2014.
Di sela-sela kampanye di media sosial beredar "draft susunan kabinet Jokowi JK", dan muncul kembali setelah Jokowi ditetapkan oleh KPU sebagai presiden RI terpilih. Anda pasti telah menerima bocoran kabinet itu melalui BlackBerry Messenger (BBM), Twitter dan sebagainya. Politik Indonesia memang unik, barangkali ini merupakan salah satu bagian dari kegembiraan politik sehingga rakyat merasa riang secara politik.
Apakah ada tokoh-tokoh pada "bocoran" kabinet Jokowi yang beredar di BBM dan media sosial itu benar-benar akan ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri? Apakah ada relawan dan anggota tim sukses Jokowi JK yang juga masuk dalam kabinet Jokowi JK?
Tentu saja para pengamat politik dan pengamat ekonomi, bahkan pelaku ekonomi sangat ingin mendapat informasi dalam waktu segera siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri dan menteri koordinator dan jabatan setara menteri lainnya dalam pemerintahan Jokowi JK.
Para partai pendukung kampanye pilpres Jokowi JK tentu akan mendapatkan beberapa posisi menteri sesuai jumlah suara mereka di DPR, namun Jokowi sangat ingin para menterinya akan dijabat oleh orang yang ahli di bidangnya, apalagi di bidang-bidang khusus dan strategis seperti bidang ekonomi dan keuangan, energi, luar negeri, hukum, dan beberapa jabatan lainnya.
Barangkali pasar juga ingin menteri keuangan yang dijabat oleh profesional di bidang ekonomi, bukan seorang insinyur seperti pernah dijabat oleh Aburizal Bakrie atau Hatta Rajasa.
Pada umumnya para pengamat, pelaku bisnis, dan masyarakat ingin supaya Jokowi membentuk kabinet profesional atau kabinet kerja, yang sering disebut sebagai zaken kabinet. Timbul pula analisa, apakah personel kabinet Jokowi JK juga akan sedikit lebih ramping dibandingkan kabinet SBY?
Sebagaimana kita ketahui, Partai Demokrat telah mengucapkan selamat kepada Jokowi sebagai presiden terpilih. Kita juga tahu Hatta Rajasa juga tidak hadir ketika Prabowo Subianto pidato "menarik diri dari proses Pilpres" dan menolak keputusan KPU tentang pemenang pilpres.
Apakah semua peristiwa tersebut merupakan pertanda bahwa Partai Demokrat dan PAN akan merapat ke kubu Jokowi JK, misalnya bergabung dalam kabinet Jokowi, sehingga kebijakan Jokowi tidak akan mendapatkan ganjalan di Senayan, di kantor para anggota DPR. Namun, apakah Megawati akan "happy" untuk menerima Partai Demokrat sebagai teman koalisi mengingat hubungan antara SBY dengan Megawati masih "beku", meskipun beberapa kali pernah bersalaman pada acara-acara kenegaraan.
Sepertinya PKS akan sulit untuk masuk dalam kabinet presiden ke 7 ini, mengingat bagaiman sikap PKS di era pemerintahan SBY yang sering beseberangan, bahkan menentang SBY dengan alasan demokrasi atau kritis.
Partai Golkar pun perlu dilihat secara kritis oleh Jokowi JK, meskipun partai pohon beringin ini merupakan pemenang kedua pada pemilihan legislatif. Jika Jokowi JK "harus" mau menerima Partai Golkar, maka harus dipastikan anggota DPR dari fraksi Golkar tidak akan "iseng mengganggu" di gedung DPR sebagaimana dialami oleh SBY. Sementara itu Partai Gerindra bisa dipastikan tetap berperan sebagai oposisi seperti di era pemerintahan SBY. Masuknya anggota partai pendukung maupun adanya mantan tim sukses Jokowi JK yang akan masuk dalam susunan kabinet Jokowi JK memang tidak aneh, namun jangan sampai terulang politik dagang sapi seperti terjadi di masa lalu,
Jokowi JK memang akan lebih nyaman untuk menjalankan visi dan misi yang telah dikampanyekan jika memiliki dukungan suara di atas 50 persen di parlemen, sehingga program kabinet dari presiden baru ini bisa lebih mulus, begitu pula proses legislasi yang diusulkan pemerintahan Jokowi bisa lancar, apalagi Jokowi mempunyai banyak program besar seperti "Kartu Indonesia Pintar", "Kartu Indonesia Sehat", toll laut, pembangunan maritim, mencetak sawah baru dengan dukungan pembangunan berbagai bendungan atau sistem irigasi, ditambah pula dengan program ekonomi kreatif untuk meraih keuntungan untuk bangsa dari industri kreatif.
Meskipun ada gangguan rencana gugatan Prabowo ke MK, Jokowi pasti akan berdiskusi dengan Jusuf Kalla dan para ketua partai pendukungnya untuk membicarakan susunan kabinet, sehingga tidak mengecewakan rakyat Indonesia yang sudah rindu pada kesejahteraan yang adil, bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi sebagaimana sering dijadikan jargon oleh pemerintahan sebelumnya, meskipun hal itu penting, namun pemerataan hasil pembangunan yang lebih menyebar tentu lebih disukai, sehingga jumlah pengangguran bisa menurun, begitu pula kesejahteraan rakyat yang lebih nyata, artinya lapangan kerja dan peluang usaha (bisnis) juga bisa berkembang lebih hebat daripada era yang lalu.
Bagi para relawan Jokowi JK, maka menanti susunan kabinet Jokowi memang penting, namun harus tetap berdoa supaya Jokowi tidak mendapat hambatan di Mahkamah Konstitusi bila Prabowo benar-benar akan mengajukan gugatan ke MK, meskipun Mahfud MD telah mengingatkan bahwa gugatan tersebut akan sia-sia saja karena selisih suara sangat besar. Lagi pula apakah tim hukum Prabowo benar-benar memiliki bukti-bukti yang solid untuk diajukan ke MK?
Apakah Anies Baswedan akan dipilih Jokowi sebagai menteri? Bagaimana dengan tim sukses, relawan dan tokoh masyarakat dan ulama? Kita tunggu saja "breaking news" susunan kabinet Jokowi JK.
 |
| Zaken kabinet di jaman Presiden Sukarno. Image: gema-nurani.com |
Belum sehari KPU menetapkan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih para pengamat dan media telah heboh bagaimana kabinet Jokowi JK, apa nama kabinetnya dengan berbagai dugaan dan analisanya. Jika kita ingat pada awal Jokowi JK sibuk untuk mencari teman "koalisi" di kala jelang pilpres, Jokowi menolak istilah koalisi. Jokowi lebih suka menggunakan istilah kerjasama untuk mendukung pemenangannya sebagai presiden.
 |
| "Bocoran" Kabinet Jokowi JK. Image: pemilu.okezone.com |
Jokowi juga "ogah" membuat "deal" jatah jabatan menteri dengan partai-partai yang akan mendukungnya, sehingga Jokowi JK hanya membuat kerjasama dengan Partai Nasdem, PKB, PKPI, dan Partai Hanura, sedangkan Partai Golkar alias Ical atau ARB "gaga" menangkap sinyal Jokowi yang mengajak ARB blusukan di Pasar Gembrong, Jakarta - dengan alasan bahwa Pasar Gembrong adalah simbol ekonomi kerakyatan, sementara ARB ingin mendapat deal jatah jabatan menteri.
Hatta Rajasa pun urung bergabung dalam koalisi Jokowi JK. Ternyata Jokowi tetap ngotot untuk tidak membahas apapun yang berkaitan dengan jatah jabatan menteri atau istilahnya politik transaksional. Jokowi ingin fokus untuk memenangkan kampanye pilpres 2014.
Di sela-sela kampanye di media sosial beredar "draft susunan kabinet Jokowi JK", dan muncul kembali setelah Jokowi ditetapkan oleh KPU sebagai presiden RI terpilih. Anda pasti telah menerima bocoran kabinet itu melalui BlackBerry Messenger (BBM), Twitter dan sebagainya. Politik Indonesia memang unik, barangkali ini merupakan salah satu bagian dari kegembiraan politik sehingga rakyat merasa riang secara politik.
Apakah ada tokoh-tokoh pada "bocoran" kabinet Jokowi yang beredar di BBM dan media sosial itu benar-benar akan ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri? Apakah ada relawan dan anggota tim sukses Jokowi JK yang juga masuk dalam kabinet Jokowi JK?
 |
| Jokowi JK dan tim sukses. Image: finance.detik.com |
Para partai pendukung kampanye pilpres Jokowi JK tentu akan mendapatkan beberapa posisi menteri sesuai jumlah suara mereka di DPR, namun Jokowi sangat ingin para menterinya akan dijabat oleh orang yang ahli di bidangnya, apalagi di bidang-bidang khusus dan strategis seperti bidang ekonomi dan keuangan, energi, luar negeri, hukum, dan beberapa jabatan lainnya.
 |
| Relawan Jokowi. Image: baranews.co |
Barangkali pasar juga ingin menteri keuangan yang dijabat oleh profesional di bidang ekonomi, bukan seorang insinyur seperti pernah dijabat oleh Aburizal Bakrie atau Hatta Rajasa.
Pada umumnya para pengamat, pelaku bisnis, dan masyarakat ingin supaya Jokowi membentuk kabinet profesional atau kabinet kerja, yang sering disebut sebagai zaken kabinet. Timbul pula analisa, apakah personel kabinet Jokowi JK juga akan sedikit lebih ramping dibandingkan kabinet SBY?
 |
| Deklarasi Relawan Jokowi. Image: antarafoto.com |
Sebagaimana kita ketahui, Partai Demokrat telah mengucapkan selamat kepada Jokowi sebagai presiden terpilih. Kita juga tahu Hatta Rajasa juga tidak hadir ketika Prabowo Subianto pidato "menarik diri dari proses Pilpres" dan menolak keputusan KPU tentang pemenang pilpres.
Apakah semua peristiwa tersebut merupakan pertanda bahwa Partai Demokrat dan PAN akan merapat ke kubu Jokowi JK, misalnya bergabung dalam kabinet Jokowi, sehingga kebijakan Jokowi tidak akan mendapatkan ganjalan di Senayan, di kantor para anggota DPR. Namun, apakah Megawati akan "happy" untuk menerima Partai Demokrat sebagai teman koalisi mengingat hubungan antara SBY dengan Megawati masih "beku", meskipun beberapa kali pernah bersalaman pada acara-acara kenegaraan.
 |
| Apakah Anies Baswedan akan masuk kabinet? Image: indopolitika.com |
Sepertinya PKS akan sulit untuk masuk dalam kabinet presiden ke 7 ini, mengingat bagaiman sikap PKS di era pemerintahan SBY yang sering beseberangan, bahkan menentang SBY dengan alasan demokrasi atau kritis.
Partai Golkar pun perlu dilihat secara kritis oleh Jokowi JK, meskipun partai pohon beringin ini merupakan pemenang kedua pada pemilihan legislatif. Jika Jokowi JK "harus" mau menerima Partai Golkar, maka harus dipastikan anggota DPR dari fraksi Golkar tidak akan "iseng mengganggu" di gedung DPR sebagaimana dialami oleh SBY. Sementara itu Partai Gerindra bisa dipastikan tetap berperan sebagai oposisi seperti di era pemerintahan SBY. Masuknya anggota partai pendukung maupun adanya mantan tim sukses Jokowi JK yang akan masuk dalam susunan kabinet Jokowi JK memang tidak aneh, namun jangan sampai terulang politik dagang sapi seperti terjadi di masa lalu,
 |
| Para artis dan celebrity, relawan Jokowi. Image: showbiz.liputan6.com |
Jokowi JK memang akan lebih nyaman untuk menjalankan visi dan misi yang telah dikampanyekan jika memiliki dukungan suara di atas 50 persen di parlemen, sehingga program kabinet dari presiden baru ini bisa lebih mulus, begitu pula proses legislasi yang diusulkan pemerintahan Jokowi bisa lancar, apalagi Jokowi mempunyai banyak program besar seperti "Kartu Indonesia Pintar", "Kartu Indonesia Sehat", toll laut, pembangunan maritim, mencetak sawah baru dengan dukungan pembangunan berbagai bendungan atau sistem irigasi, ditambah pula dengan program ekonomi kreatif untuk meraih keuntungan untuk bangsa dari industri kreatif.
Meskipun ada gangguan rencana gugatan Prabowo ke MK, Jokowi pasti akan berdiskusi dengan Jusuf Kalla dan para ketua partai pendukungnya untuk membicarakan susunan kabinet, sehingga tidak mengecewakan rakyat Indonesia yang sudah rindu pada kesejahteraan yang adil, bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi sebagaimana sering dijadikan jargon oleh pemerintahan sebelumnya, meskipun hal itu penting, namun pemerataan hasil pembangunan yang lebih menyebar tentu lebih disukai, sehingga jumlah pengangguran bisa menurun, begitu pula kesejahteraan rakyat yang lebih nyata, artinya lapangan kerja dan peluang usaha (bisnis) juga bisa berkembang lebih hebat daripada era yang lalu.
 |
| Jokowi dan Partai Pendukung kampanye Jokowi. Image: bewara.co |
Bagi para relawan Jokowi JK, maka menanti susunan kabinet Jokowi memang penting, namun harus tetap berdoa supaya Jokowi tidak mendapat hambatan di Mahkamah Konstitusi bila Prabowo benar-benar akan mengajukan gugatan ke MK, meskipun Mahfud MD telah mengingatkan bahwa gugatan tersebut akan sia-sia saja karena selisih suara sangat besar. Lagi pula apakah tim hukum Prabowo benar-benar memiliki bukti-bukti yang solid untuk diajukan ke MK?
Apakah Anies Baswedan akan dipilih Jokowi sebagai menteri? Bagaimana dengan tim sukses, relawan dan tokoh masyarakat dan ulama? Kita tunggu saja "breaking news" susunan kabinet Jokowi JK.
Komentar