Indonesiana / All About Indonesia

Postingan

Apakah Hak Angket Itu: Terkait Dugaan Pemilu Curang. Serius dan Pasti Terjadi?

Pasca Pilpres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mewacanakan diadakan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pada pemilihan umum 2024. Jika hak angket ini benar-benar akan dilanjutkan dan serius menjadi peristiwa politik dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, maka akan menjadi peristiwa pertama hak angket dilakukan karena adanya proses pemilu yang tidak memenuhi syarat pemilu yang jujur dan adil. Apa yang dimaksud dengan hak angket dalam sistem hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia? Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah atau kebijakan pemerintah. Dalam konteks sistem ketatanegaraan dan konstitusi di Indonesia, hak angket diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak angket memberikan kekuasaan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menyelidiki tindakan pemerintah yang dianggap penting untuk diketahui lebih lanjut oleh publik

Ridwan Kamil sudah pasang baliho OTW Jakarta. Begitu pula Ahmah Sahroni, kader partai NasDem yang sudah lama ngebet jadi calon Gubernur DKI Jakarta, bahkan pernah pasang baliho untuk jadi calon presiden. Lalu, siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur Jakarta pada November 2024? Jika Golkar calonkan Ridwan Kamil dan Partai NasDem mencalonkan Ahmad Sahroni, juragan kaya Tanjung Priok ini, kemudian PDI Perjuangan juga mengajukan calonnya, maka seperti Pilkada 2017, kontestasi untuk memperebutkan tahta DKI 1 bakal seru. Yang penting tanpa politik bernuansa SARA ketika terjadi pertarungan antara Ahok Djarot, Anies Sandi dan AHY dengan Sylviana Murni. Nuansa SARA yang sangat kental pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu sempat membelah hati warga Jakarta yang majemuk tidak boleh terulang lagi. Warga Jakarta seharusnya pasti sudah lebih dewasa, sehingga akan fokus pada janji kampanye yang realistis dan masuk akal untuk bisa diwujudkan, bukan dengan memainkan e

Prinsip etika dan moral dalam urusan politik dan hukum, khususnya hukum tata negara dan kaitannya dengan konstitusi mulai menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di Indonesia setelah terjadi pemilihan umum 2024. Perhatian para pakar hukum tata negara dan pengamat politik tertuju secara spesifik pada proses pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Persoalan etika dan moral dalam praktek kenegaraan dan hukum maupun politik adalah praktek universal di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Pasca reformasi, terutama dalam proses pemilihan umum 2024, Indonesia mendapat perhatian penting dari seluruh dunia, khususnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden antara pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Apakah pelaksanaan demokrasi sudah tepat terutama pasca reformasi 1998 & kenapa menjadi bahan perdebatan pada 2024? (suaradewata.com) Pertany

Muncul wacana tentang Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024, kecuali UU Tentang DKI Jakarta, yang dibuat agar Gubernur Jakarta tanpa perlu Pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Namun, karena RUU tersebut belum disahkan, maka besar kemungkinan DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan pemilihan gubernur seperti provinsi lainnya, juga kabupaten/kota lainnya. Telah muncul nama Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, yang sempat diisukan bakal mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2024 untuk menghadapi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil bahkan sudah memajang baliho terkait "pencalonannya" sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Selain Ridwan Kamil, muncul pula nama Ahmad Sahroni, kader penting dari Partai NasDem, sampai saat ini adalah anggota DPR RI, dan pernah aktif dalam penyelenggaraan balap motor listrik Formula E ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam panggung politik In

Pemilihan Umum Serentak 2024 yang terjadi pada 14 Februari 2024, yang bertepatan dengan Hari Valentine ini mendapat sorotan internasional, termasuk dari Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR). Melihat apa yang terjadi pada Pemilu di Indonesia menimbulkan Parlemen ASEAN, yang dinyatakan sebagai keprihatinan serius dan menimbulkan risiko besar bagi masa depan hak asasi manusia dan demokrasi. Charles Santiago Wakil Ketua APHR, yang juga antan anggota parlemen Malaysia menyatakan bahwa “Kami sangat terganggu dengan laporan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, termasuk campur tangan terhadap Mahkamah Konstitusi serta penggunaan bantuan sosial untuk tujuan politik, yang secara serius telah merusak integritas pemungutan suara,” Suasana sebuah TPS di Pulau Bali pada Pemilu Serentak 2024 (Image: rri.go.id) Menurut metrotvnews.com (22/2/2024) dilaporkan bahwa para akademisi dan aktivis menyuarakan keprihatinan mereka antara lain terhadap independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Pasangan Capres Prabowo Gibran pada saat kampanye dan debat Capres dan Cawapres memberikan janji kepada calon pemilih pada Pilpres 2024 dengan program makan siang gratis, juga susu gratis untuk anak-anak sekolah. Terlepas dari tujuan dari dampak langsungnya terhadap anak-anak sekolah, maka menarik pula untuk menyimak dari beberapa aspek lainnya. Dari aspek-aspek yang dijelaskan di bawah ini, maka akan timbul dampak positif maupun negatif yang diakibatkan oleh program Prabowo Gibran tersebut. Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka (Image: cnnindonesia.com) Program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah merupakan gagasan yang menarik dengan potensi dampak positif dan negatif di berbagai aspek. Berikut analisisnya: Dampak Positif: Dari aspek e konomi adalah sebagai berikut: Meningkatkan daya beli keluarga miskin dengan mengurangi pengeluaran untuk makan siang anak. Menciptakan lapangan kerja di sektor penyediaan makanan dan logistik. Meningkatkan pendapatan peta

Gimmick Calon Presiden 2024: Menarik atau Meresahkan? Dalam strategi pemasaran produk atau jasa, selain ada produk dan jenis jasa, maka aka nada narasi atau tagline yang ditampilkan pada iklan yang nantinya dipasang di billboard pinggir jalan, iklan televisi, radio, media cetak, brosur dan sebagainya. Biasanya juga ada gimmick atau gimik. Pada Pemilu Presiden 2024, istilah gimmick ini muncul. Prabowo dan Gibran mengusung gimmick "pasangan muda" untuk menarik perhatian generasi muda. Gimmick ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan media sosial, kampanye kreatif, dan kegiatan sosial. Gimmick dari Prabowo Gibran adalah “Gemoy”, yang dibuat dalam bentuk video, gambar atau photo dan bentuk lainnya. Penampilan Capres dan Cawapres 2024. Gimmick atau Strategy Yang Layak Dipertimbangkan Calon Pemilih? (Image: kompas.com) Prabowo dan Gibran juga mengusung gimmick "kebangsaan" untuk menarik perhatian pemilih dari berbagai latar belakang. Gimmick ini

Translate

Cari Blog Ini

Global View

Indonesiana / All About Indonesia

Informasi Menarik

Postingan

Hot Topic

Tips Sehat dan Produktif Selama Berpuasa di Bulan Suci Ramadhan: Memaksimalkan Kesejahteraan Fisik dan Mental Anda

Apakah Hak Angket Itu: Terkait Dugaan Pemilu Curang. Serius dan Pasti Terjadi?

Pilkada DKI Jakarta 2024 Bakal Seru. PDI Perjuangan Calonkan Siapa?

Mengulik kaitan etika dengan politik dan hukum tata negara dalam proses demokrasi di Indonesia

Muncul nama Ridwan Kamil & Ahmad Sahroni sebagai Cagub pada Pilkada Jakarta 2024. Bagaimana dengan Kaesang?

Parlemen ASEAN Prihatin Pada Pemilu Indonesia. Apa Alasannya?

Makan Siang & Susu Gratis: Antara Pro Kontra & Dampaknya Pada Masyarakat & Negara

Gimmick Calon Presiden 2024: Menarik atau Meresahkan?

Indonesia Keren