Indonesiana / All About Indonesia

  Oligarki: Pengaruh dan Dampaknya pada Kepemimpinan dan Masyarakat Pengertian Oligarki Oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh kelompok kecil orang yang memiliki pengaruh dan kekuatan politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan. Kelompok ini seringkali terdiri dari orang-orang kaya, politisi, atau tokoh-tokoh penting yang memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka. Ciri-Ciri Oligarki Kekuasaan terpusat pada kelompok kecil. Pengamb ilan keputusan dilakukan oleh kelompok tersebut. Keterlibatan masyarakat luas terbatas. Kekuasaan seringkali dipertahankan melalui cara-cara tidak demokratis. Pengaruh Oligarki pada Kepemimpinan Keterbatasan Kebebasan: Oligarki dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Korupsi dan Nepotisme: Kelompok oligarki dapat melakukan korupsi dan nepotisme untuk mempertahankan kekuasaan. Ketergantungan pada Kelompok: Presiden atau pemimpin negara dapat...

  Vietnam kembali membuat kejutan. Setelah menurunkan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen, salah satu negara ASEAN yang ramai jadi incaran investor ini akan memangkas jumlah Kementerian. Tujuan pemangkasan ini adalah untuk mengurangi birokrasi dan untuk meningkatkan efisiensi.  Menurut Bloomberg yang diwartakan pada 16 Desember 2024, reformasi birokrasi dengan cara memangkas jumlah Menteri karena untuk mengalihkan dana ke proyek Pembangunan. Suasana Kota Hanoi di Vietnam (Image: liputan6.com) Aksi pemerintah Vietnam untuk memangkas jumlah Kementerian ini dinilai sebagai reformasi birokrasi yang sangat berani. Reformasi ini akan menghilangkan setidaknya 15 – 20 persen unit Kementerian, juga Lembaga negara. Yang mengejutkan adalah jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi. Menurut Reuters (17/12/2024) pemerintah Vietnam akan mengurangi empat lembaga pemerintah, lima Kementerian, dan lima saluran TV negara termasuk badan-badan yang akan dibubarkan. Yang merencanakan pengu...

 Tim hukum pasangan calon alon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terancam gagal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ternyata pada pasal 158 hurup C Undang-undang tentang Pilkada disebutkan bahwa bagi peserta pemilihan gubernur di provinsi dengan  jumlah penduduk 6-12 juta jiwa bisa mengajukan gugatan jika perbedaan total suara sah hasil penghitungan oleh KPU provinsi maksimal satu persen. Sebagaimana telah diumumkan oleh KPUD Jakarta, selisih suara RIDO dengan Pramono Anung-Rano Karno 'Si Doel' atau sering disebut Mas Pram Bang Doel, ternyata selisih suara terpaut sekitar 10 persen. Pasangan calon Pramono-Rano dengan 2.183.239 suara (50,07 persen), sedangkan Ridwan Kamil Suswono alias RIDO mendapat 1.718.160 atau 39,40 persen.  Momen Ridwan Kamil bertemu Pramono Anung dan Rano Karno alias Si Doel (Image: metro.sindonews.com) Menurut laporan berita online CNNIndonesia.com (11/12/2024), pada Pilgu...