Wakil Ketua DPRD DKI F-Gerindra & Prasetio Edi dari PDI Perjuangan Ungkap Beda Lelang Jabatan Era Ahok Djarot dan Anies Baswedan
Pada jaman pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bersama wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, yang sering disebut Ahok Djarot, lelang jabatan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat Jakarta yang berharap untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik mungkin harus bersabar karena ada 239 PNS atau ASN di lingkungan DKI ogah untuk mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi posisi 17 jabatan eselon II.
Prasetio Edi Marsudi Ketua DPRD DKI Jakarta meniilai ada keanehan yang sedang terjadi di birokrasi dan regenerasi pejabat Pemerintah Provinsi DKI. Sebagaimana dilaporkan kompas.com (11/5/2021) Prasetio Edi Marsudi mengemukakan rasa herannya, "Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa' ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?"
Sementara itu Anies Baswedan marah karena instruksinya tidak dijalankan. Saat apel di hadapan para ASN DKI Anies mengatakan, "Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan,"
Ketika Anies yang menyebut bahwa ada 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II. Tetapi dari 239 pejabat non administrator tersebut, tidak ada satupun yang mendaftar seleksi terbuka tersebut.
Saat ini banyak jabatan penting di eselon II yang masih dijabat oleh Plt, padahal pejabat dengan posisi Plt kewenangannya terbatas. Birokrasi yang baik dan siap melayani sangat dibutuhkan di saat pandemi global yang juga dampaknya sangat signifikan di Jakarta.
Perasaan heran bukan saja terungkap dari ekspresi Prasetio Edi yang berasal dari Fraksi PDI, melainkan juga dari Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi DPR yang berasal dari Fraksi Gerindra ini mengatakan bahwa, "Kejadian tidak adanya ASN yang mendaftar lowongan jabatan struktural di Pemprov DKI ini aneh, langka dan mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat,"
Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, menilai aneh
terkait tidak adanya ASN DKI yang mengikuti lelang jabatan eselon II di
lingkungan Pemprov. Luqman mengatakan tidak adanya yang mencalonkan diri ini
menjadi tanda tanya besar.
Menurut laporan news.detik.com (21/5/2021) Luqman yang sudah menjadi anggota DPRD DKI sejak 2014 ini bercerita tentang proses lelang jabatan ASN DKI di era Ahok. Syarif menyebut di era Ahok ASN diwajibkan mengikuti lelang jabatan, dimana lelang jabatan itu disambut dengan antusias karena merupakan kenaikan jenjang karir.
Syarif kemudian mengatakan puila, bahwa ASN yang tak mendaftarkan diri dalam lelang jabatan eselon II itu sampai ratusan orang menurut anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI menilai hal itu tidak lazim. "Tidak lazim saja. Iya jumlahnya sebanyak itu,"
Sementara itu Djarot Saiful Hidayat, mantan Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Ahok, sebelum Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur juga ikut merasa heran karena jenjang karir sebagai pejabat eselon II adalah kesempatan untuk mengembangkan karir dan potensi diri karena merupakan jabatan strategis.
Sebagaimana diberitakan news.detik.com (20/5/2021), Djarot Saiful Hidayat yang kini anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan bahwa, "Agak aneh juga. Umumnya ASN ingin meningkatkan kariernya dengan menduduki jabatan-jabatan strategis, untuk menjawab tantangan sekaligus mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki,"
Lebih lanjut Djarot menjelaskan bahwa pada era kepemimpinannya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kekosongan jabatan tidak pernah terjadi. Sebab, banyak cadangan ASN yang telah mengikuti lelang jabatan.
Djarot yang masih berkumis ini lalu mengatakan, "Hal ini, seingat saya, tidak pernah terjadi di masa Ahok-Djarot. Hampir tidak ada kekosongan jabatan karena DKI mempunyai stok yang cukup banyak ASN, yang sudah mengikuti lelang jabatan, sehingga, kalau ada yang mundur atau tidak cakap bekerja, bisa cepat diganti,"
Djarot juga menjelaskan, "Perumpamaan dari Pak Ahok seperti dalam sepakbola. Kita punya banyak pemain cadangan yang siap menggantikan mereka yang tidak bisa kerja dengan baik,"
Kemudian Djarot mengucapkan terimakasih kepada mantan Sekda DKI almarhum Saefullah dan Agus Suradika yang menjabat Kepala BKD pada zamannya. Menurut Djarot kedua pejabat tersebut mampu menerjemahkan kebijakan Ahok-Djarot dan merumuskan sistem kepegawaian yang profesional.
Djarot Saiful Hidayat salah satu elite PDI Perjuangan ini menambahkan pula, "Di masa Ahok-Djarot, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Sekda almarhum Pak Saefullah dan Kepala BKD Pak Agus Suradika, yang mampu menerjemahkan kebijakan kita dengan merumuskan sekaligus melaksanakan sistem pengelolaan kepegawaian di DKI, berbasis kinerja, fair, transparan, dan profesional,"
Komentar