Buruh Tolak UU Tax Amnesty dan tolak reklamasi di Jakarta. Apakah ada muatan politis?
Kalau buruh melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah, perbaikan tunjangan atau yang berkaitan dengan hak-hak buruh adalah hal biasa. Yang tidak biasa adalah hari "May Day" di Indonesia berbeda dengan tuntutan buruh di negara lain. Ada nuansa politik yang kental.
Pada May Day atau Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2016, unjuk rasa buruh sepertinya lebih bernuansa politis. Mereka menolak Undang-Undang Tax Amnesty. Mereka juga menolak reklamasi di Teluk Jakarta, sangat spesifik. Tidak aneh kalau Ahok merasa heran.
Dikutip dari antaranews.com, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan mengapa buruh memasukkan penolakan reklamasi Teluk Jakarta dalam tuntutan mereka di Hari Buruh pada 1 Mei. Kata Ahok lebih lanjut, "Saya kira itu haknya mereka. Kok buruh hubungannya dengan reklamasi?" kata Basuki yang akrab disapa Ahok, di Balai Kota, pada hari Jumat (29/4). Padahal proyek reklamasi akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga.
Okezone.com juga melaporkan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebagaimana dikutip dari fashions.id Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada mengatakan bahwa , “Tolak Reklamasi Teluk Jakarta-Tolak Penggusuran-Tolak RUU Tax Amnesty’. Kita menolak dan RUU tax amnesty ini juga taatnya masih rendah. Buruh juga miris dengan maraknya penggusuran dan reklamasi Teluk Jakarta yang menyengsarakan orang kecil dan buruh informal,”
Dilaporkan pula oleh okezone.com bahwa Ormas Buruh serempak di 32 provinsi, 250 kabupaten/kota akan melakukan Deklarasi Ormas Buruh', bikin blok politik, grup penekan (pressure group) terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan mereka. Kita bergabung di semua wilayah, dipersiapkan. Ormas ini menjadi kekuatan politik untuk semua isu," papar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Okezone.
Pada May Day atau Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2016, unjuk rasa buruh sepertinya lebih bernuansa politis. Mereka menolak Undang-Undang Tax Amnesty. Mereka juga menolak reklamasi di Teluk Jakarta, sangat spesifik. Tidak aneh kalau Ahok merasa heran.
Dikutip dari antaranews.com, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan mengapa buruh memasukkan penolakan reklamasi Teluk Jakarta dalam tuntutan mereka di Hari Buruh pada 1 Mei. Kata Ahok lebih lanjut, "Saya kira itu haknya mereka. Kok buruh hubungannya dengan reklamasi?" kata Basuki yang akrab disapa Ahok, di Balai Kota, pada hari Jumat (29/4). Padahal proyek reklamasi akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga.
 |
| Ahok bertemu organiasi buruh. Image: |
Dilaporkan pula oleh okezone.com bahwa Ormas Buruh serempak di 32 provinsi, 250 kabupaten/kota akan melakukan Deklarasi Ormas Buruh', bikin blok politik, grup penekan (pressure group) terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan mereka. Kita bergabung di semua wilayah, dipersiapkan. Ormas ini menjadi kekuatan politik untuk semua isu," papar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Okezone.
Jika dikaitkan dengan UU Tax Amnesty yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah, maka penolakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tampak sangat politis. Barangkali para elite di dalam organisasi buruh belum memahami Panama Papers, dan bagaimana efek bila UU Tax Amnesty bisa diwujudkan, maka triliunan rupiah akan masuk ke kas negara, yang pasti bisa digunakan untuk investasi dan tercipta lapangan kerja baru. Pengangguran pun bisa dikurangi secara signifikan.
 |
| Unjuk rasa buruh di Jakarta. Image: bintang.com |
Begitu pula proyek reklamasi jika dilakukan sesuai peraturan dan undang-undang, maka Jakarta akan bisa mencegah rob atau banjir yang lebih besar. Dampak lainnya adalah tercipta lapangan kerja di lokasi reklamasi.
Organisasi buruh memang bisa menjadi wadah terbaik untuk menyuarakan dan menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Dari sudut pandang politik, maka para elite politik yang ada di Partai Politik bisa memanfaatkan kaum buruh dan organisasi mereka untuk menitiipkan program dan tujuan politik yang tidak bisa mereka tembus di forum formal seperti di parlemen atau DPR.
Selain Ahok, belum ada komentar dari elite politik yang merasa heran dengan "tambahan" tuntutan dari organisasi buruh pada May Day, 1 Mei 2016. Warga Jakarta hanya berharap semoga demonstrasi untuk merayakan Hari Buruh Internasional bisa berjalan damai, aman, tanpa ada kekerasan dan anarki, apalagi merusak taman-taman indah di Jakarta.
Komentar