Heboh, Fahri Hamzah akan dilengserkan dari kursi Wakil Ketua DPR
Setelah Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR, terdengar kabar Fahri Hamzah, wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS ini juga akan diganti, bahkan sejumlah pihak mendorong pimpinan DPR dirombak ulang. PKS tak setuju
komposisi pimpinan DPR dirombak ulang, namun PKS tak menutup kemungkinan
ada fraksi yang bakal merotasi Wakil Ketua DPR. Belum terdengar berita dari Partai Gerindra, apakah Fadli Zon juga akan diganti?
Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan, Mardani Ali Sera, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (17/12/2015) mengatakan bahwa, "Kalau dalam konteks sekarang, agar tidak menimbulkan kegaduhan, lebih bijak DPR tidak membuat manuver yang ditafsirkan rakyat sebagai cari kekuasaan dalam kesempitan. Tapi bahwa tiap-tiap fraksi misal ingin merotasi wakil pimpinannya, itu hak fraksi masing-masing,"
Terdengar pula kabar bahwa ada anggota DPR menginginkan dilakukan kocok ulang pimpinan DPR.Dikutip dari tribunnews.com, Akbar Faisal dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan anggota MKD mengatakan bahwa, "Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain,"
Akbar Faisal yang kecewa dengan surat penonaktifannya sebagai anggota MKD oleh Fahri Hamzah menjelang dibacakannya keputusan sanksi MKD kepada Setya Novanto; akan melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada surat yang ditandatangani oleh Fahri, alasan menonaktif Akbar karena sudah dilaporkan oleh Politisi Golkar Ridwan Bae ke MKD, atas dugaan membocorkan materi rapat internal MKD. Surat itu dibuat tanpa proses yang benar. Apakah Fahri Hamzah juga telah melanggar etika dan kepatutan sebagai anggota DPR dalam jabatannya sebagai wakil ketua DPR?
Setelah Setya Novanto mundur Fahri Hamzah jadi sorotan, ia dilaporkan ke MKD lantaran sewenang-wenang menonaktifkan Akbar Faizal dari MKD menjelang sidang akhir kasus #papamintasaham. Mardani Ali Sera dari PKS tidak mau menanggapi soal dugaan pelanggaran kode etik Fahri dan kemungkinan rotasi kursi pimpinan DPR dari PKS itu, menurutnya yang berhak menentukan siapa yang duduk di kursi pimpinan dewan adalah Presiden PKS Sohibul Iman.
Sementara itu Partai Golkar sedang sibuk mencari tokoh dari dalam partai dengan lambang pohon beringin itu untuk menggantikan Setya Novanto. Fadel Muhammad, mengatakan ada tiga nama yang dapat menggantikan posisi Ketua DPR Setya Novanto.Sebagaimana diberitakan oleh cnnindonesia.com, Fadel Muhammad mengatakan bahwa, "Ada banyak Wakil Ketua Umum Golkar. Saya, Aziz Syamsuddin, dan Ade Komarudin," ujar Fadel.
Mantan gubernur Gorontalo ini juga menambahkan, siapapun calo pengganti Setnov, maka orang itu harus mengantongi dukungan penuh Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar. Malah sesungguhnya, kata Fadel, pemilihan pimpinan DPR merupakan hak prerogatif Aburizal Bakrie atau Ical alias ARB. Sementara itu di twitter sedang ramai#TolakGolkarKetuaDPRRI Mungkin wacana kocok ulang pimpinan DPR sangat masuk akal.
Peristiwa rekaman #papamintasaham ibarat serial terkenal Game of Throne dari HBO memang penuh dengan drama menegangkan, bahkan cenderung kejam dan gaduh. Apakah parlemen atau DPR RI akan selalu ramai oleh berbagai intrik dan tidak pernah mendengar suara rakyat, yang berakibat pada kinerja DPR yang sangat rendah dan lupa pada prioritas utama mereka sebagai legislator untuk membuat undang-undang dan pengawasan. Sementara itu, pemerintahan Jokowi semakin sibuk untuk membangun berbagai infrastruktur dan membuat kebijakan ekonomi dalam serial paket kebijakan yang akan terus bergulir untuk memudahkan investasi dan kelancaran pembangunan.
Quo Vadis DPR?
Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan, Mardani Ali Sera, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (17/12/2015) mengatakan bahwa, "Kalau dalam konteks sekarang, agar tidak menimbulkan kegaduhan, lebih bijak DPR tidak membuat manuver yang ditafsirkan rakyat sebagai cari kekuasaan dalam kesempitan. Tapi bahwa tiap-tiap fraksi misal ingin merotasi wakil pimpinannya, itu hak fraksi masing-masing,"
 |
| Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Image: tasbihnews.com |
Terdengar pula kabar bahwa ada anggota DPR menginginkan dilakukan kocok ulang pimpinan DPR.Dikutip dari tribunnews.com, Akbar Faisal dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan anggota MKD mengatakan bahwa, "Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain,"
Akbar Faisal yang kecewa dengan surat penonaktifannya sebagai anggota MKD oleh Fahri Hamzah menjelang dibacakannya keputusan sanksi MKD kepada Setya Novanto; akan melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada surat yang ditandatangani oleh Fahri, alasan menonaktif Akbar karena sudah dilaporkan oleh Politisi Golkar Ridwan Bae ke MKD, atas dugaan membocorkan materi rapat internal MKD. Surat itu dibuat tanpa proses yang benar. Apakah Fahri Hamzah juga telah melanggar etika dan kepatutan sebagai anggota DPR dalam jabatannya sebagai wakil ketua DPR?
Setelah Setya Novanto mundur Fahri Hamzah jadi sorotan, ia dilaporkan ke MKD lantaran sewenang-wenang menonaktifkan Akbar Faizal dari MKD menjelang sidang akhir kasus #papamintasaham. Mardani Ali Sera dari PKS tidak mau menanggapi soal dugaan pelanggaran kode etik Fahri dan kemungkinan rotasi kursi pimpinan DPR dari PKS itu, menurutnya yang berhak menentukan siapa yang duduk di kursi pimpinan dewan adalah Presiden PKS Sohibul Iman.
 |
| Akbar Faisal dinontaktifkan oleh surat Fahri Hamzah. Image: nasional.rimanews.com |
Sementara itu Partai Golkar sedang sibuk mencari tokoh dari dalam partai dengan lambang pohon beringin itu untuk menggantikan Setya Novanto. Fadel Muhammad, mengatakan ada tiga nama yang dapat menggantikan posisi Ketua DPR Setya Novanto.Sebagaimana diberitakan oleh cnnindonesia.com, Fadel Muhammad mengatakan bahwa, "Ada banyak Wakil Ketua Umum Golkar. Saya, Aziz Syamsuddin, dan Ade Komarudin," ujar Fadel.
Mantan gubernur Gorontalo ini juga menambahkan, siapapun calo pengganti Setnov, maka orang itu harus mengantongi dukungan penuh Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar. Malah sesungguhnya, kata Fadel, pemilihan pimpinan DPR merupakan hak prerogatif Aburizal Bakrie atau Ical alias ARB. Sementara itu di twitter sedang ramai
Peristiwa rekaman #papamintasaham ibarat serial terkenal Game of Throne dari HBO memang penuh dengan drama menegangkan, bahkan cenderung kejam dan gaduh. Apakah parlemen atau DPR RI akan selalu ramai oleh berbagai intrik dan tidak pernah mendengar suara rakyat, yang berakibat pada kinerja DPR yang sangat rendah dan lupa pada prioritas utama mereka sebagai legislator untuk membuat undang-undang dan pengawasan. Sementara itu, pemerintahan Jokowi semakin sibuk untuk membangun berbagai infrastruktur dan membuat kebijakan ekonomi dalam serial paket kebijakan yang akan terus bergulir untuk memudahkan investasi dan kelancaran pembangunan.
Quo Vadis DPR?
Komentar