Beberapa kisah unik dan heboh menjelang sidang akhir MKD

Masyarakat Indonesia, mungkin juga dunia sekarang sedang menantikan keputusan akhir dari para hakim yang mulia pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan alias MKD pada Rabu, 16 Desember 2015 di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Apakah sidang MKD akan terbuka atau tertutup? Dan bagaimana keputusannya?

Bila MKD Mengecewakan, Ruhut: Ganti DPR Jadi Dewan Perwakilan Golkar. Ini judul berita di news.detik.com, pada 16 Desember. Kenapa Ruhut Sitompul berkata demikian? Ucapan itu keluar dari Ruhut karena  merespons pertanyaan wartawan, Bagaimana bila keputusan MKD nantinya tak sesuai harapan publik? "Kita ganti saja nama Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Perwakilan Golkar, Gerindra, dan PPP," kata Ruhut protes dengan nada berkelakar.

 

Setya Novanto tetap tersenyum dan melambaikan tangan. Image: gamepedia.work

Ruhut Sitompul yang pernah ngetop sebagai pemain sinetron juga menyakikan lagu menghitung hari yang pernah dinyanyikan oleh Kris Dayanti ini. Mungkin maksudnya Setya Novanto hanya tinggal menunggu waktu untuk diberikan sanksi ringan, sedang atau berat. Jika dikenakan sanksi berat, maka Setnov harus melepaskan jabatannya sebagai ketua DPR RI.

 

                                                              Gaya khas Ruhut Sitompul. Image: news.detik.com

Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan para hakim MKD untuk memperhatikan suara publik, sehingga bisa memberikan keputusan yang benar sesuai harapan masyarakat. Jokowi juga menambahkan dengan tegas, bahwa para hakim MKD supaya memperhatikan fakta-fakta dari isi rekaman itu, apalagi Setya Novanto tidak pernah membantah tentang isi rekaman itu. Setnov hanya menuduh rekaman itu dilakukan secara ilegal oleh Presiden Direktur PT. Freeport, Maroef Sjamsoeddin.

 

Jokowi marah karena namanya dicatut. Image: beritaenam.com

Di luar sidang MKD, ada 31 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyuarakan gerakan #SaveDPR dengan pita hitam. Yang tidak hadir hanya wakil dari Fraksi PKS. Sampai tanggal 16 Desember anggota DPR yang terdaftar dalam gerakan ini sudah ada 60 orang, dan masih tanpa wakil dari PKS. Entah kenapa tidak ada wakil dari mereka. Mungkin karena mereka sangat loyal kepada Setya Novanto yang merupakan anggota Koalisi Merah Putih atau KMP.

Sementara itu para tokoh lintas agama juga telah bersuara tegas supaya MKD mendengarkan suara publik dan tidak mempersoalkan legal standing dan keaslian rekaman itu. Mereka berpendapat Setya Novanto telah melanggar kepatutan dan kepantasan sebagai anggota DPR, apalagi Setnov merupakan Ketua DPR adalah tidak pantas untuk bertemu dengan pengusaha, dan diantar oleh M Riza Chalid alias MRC, bahkan MRC sangat mendominasi pembicaraan sebagaimana terdengar di rekaman yang ngetop dengan hastag #papamintasaham itu.

Para mahasiswa diberbagai daerah, bahkan BEM Universitas Indonesia juga telah melakukan unjuk rasa supaya MKD mendengar suara rakyat atau publik dengan tuntutan supaya Setya Novanto diberikan hukuman berat dan dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR.

 

Kahar Muzakir hakim MKD yang semakin terkenal. Image: nasional.kompas.com

Lebih lanjut Ruhut Sitompul yang kocak dan biasa bicara terus terang ini menambahkan pula bahwa keputusan MKD untuk memberi sanksi kepada Novanto tergantung dengan dinamika politik dalam internal MKD sendiri. PDIP memegang kunci soal hasil putusan nanti. Apakah wakil PDIP yang menjadi hakim di MKD akan bisa mendengar hati nurani rakyat, apalagi PDIP adalah partai yang memiliki slogan sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Akbar Faisal hakim MKD yang mewakili Fraksi Partai Nasdem masih konsisten untuk memberikan hukuman berat kepada Setya Novanto.

Publik atau rakyat Indonesia sulit untuk menerima bila MKD membuat keputusan yang berbeda dengan harapan dan tuntutan rakyat, dan membiarkan Setya Novanto melenggang dengan keputusan bahwa Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar itu sama sekali tidak melanggar etika. Masyarakat juga menantikan supaya sidang MKD ini harus terbuka, sehingga semua rakyat bisa melihat sidang yang terang benderang dan jujur. Sidang MKD akan menjadi ukuran nyata, apakah DPR masih punya hati nurani dan memang benar-benar wakil rakyat.