Menanti koalisi partai untuk pasangan wapres untuk capres 2014
Joko Wi saat nyoblos di pileg 2014. Image: tribunnews.com |
Petinggi PDI Perjuangan telah mendekati Partai Nasdem,yang meraih suara lumayan besar padahal masih baru, dan dikabarkan pula PDI P juga tertarik meminang PKB sebagai partner atau koalisi untuk pemilihan presiden 9 Juli 2014. Sementara itu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan juga pasti gundah gulana karena Surya Dharma Ali dianggap menyimpang karena hadir ke kampanye Gerindra, tentu tidak menarik untuk diajak koalisi.
Jika PDI Perjuangan ingin aman ketika berkoalisi, maka para cerdik pandai di partai banteng bermoncong putih ini harus bisa membaca sejarah koalisi SBY atau Partai Demokrat dimana rekan-rekan koalisinya tidak sepenuh hati mendukung kebijakan pemerintahan SBY khususnya di parlemen (DPR). Akibatnya pemerintahan SBY tidak kuat. Megawati Soekarno Putri, juga Joko Wi dan para petinggi PDI P harus ingat dan faham siapa partai yang sering melupakan semangat koalisi, atau tepatnya hanya koalisi pura-pura, yang penting dapat jatah menteri di kabinet. Jika ini terjadi lagi, rakyat lah yang rugi.
Sejak awal PDI P dengan semangat Indonesia hebat harus bisa membuktikan juga bisa hebat ketika akan menentukan partner koalisi baik di parlemen (DPR) maupun di pemerintahan (kabinet). Rakyat telah memberikan kartu atau akses bagi PDI P untuk bergerak lebih leluasa di parlemen maupun nanti di pemerintahan.
Joko Wi juga perlu mempelajari profile para elite partai dan isi partai calon koalisi supaya bisa menang pada pilpres 2014. Segenap elite di partai Joko Wi dari pusat sampai provinsi, kabupaten kota, kecamatan bahkan sampai desa harus solid. Begitu pula rekan koalisi juga harus solid. Joko Wi effect masih punya peluang untuk berlanjut, bahkan lebih besar efeknya.
Demikian pula partai-partai yang ingin berkoalisi dengan PDI P juga harus tulus mendukung dengan semangat untuk kejayaan Indonesia, bukan mengulang tradisi politik dagang sapi. Rakyat sudah muak dengan korupsi yang terjadi di kalangan anggota DPR maupun di permerintahan dan lembaga yudikatif atau kantor-kantor lainnya di jajaran pemerintahan.
Jangan kecewakan lagi rakyat Indonesia, please.
Komentar