Cegah intimidasi, politik uang dan kecurangan pada pilpres 2014

Surat Suara Pilpres 2014. Image: Istimewa

Ada indikasi kuat tentang terjadinya kecurangan pada Pilpres 9 Juli 2014, bahkan bisa terjadi intimidasi. Apakah para saksi dan relawan siap mengamankan surat suara di Indonesia, bahkan di luar negeri? 

Setelah kampanye dan lima kali debat capres dan cawapres dalam rangka pilpres 2014, maka ujungnya adalah pencoblosan pada 9 Juli 2014. Banyak pengamat dan pemantau pemilu yang mengkhawatirkan terjadinya intimidasi kepada para calon pemilih. Politik uang juga seperti serangan fajar ditengarai masih akan terjadi, terutama di kota kecil, di pedesaan dan daerah-daerah terpencil. 

Jika kampanye hitam atau kampanye negatif bisa diantisipasi dan ditanggulangi melalui klarifikasi atau pelaporan ke pihak BAWASLU atau POLRI, maka yang sulit dicermati adalah kecurangan pada proses rekapitulasi surat suara, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan, apalagi di daerah yang jauh dari kota besar. 

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena berbagai peristiwa yang belum terselesaikan kasusnya seperti kasus Tabloid Obor Rakyat yang belum dituntaskan Polri. Ada pula intimidasi supaya tidak menonton salah satu televisi swasta. Namun ada beberapa kiat dan antisipasi yang masih mungkin dilakukan oleh para saksi dan para relawan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Bahkan para saksi ikut pula memperhatikan apakah jari atau kelingking para pemilih telah mencelupkan jarinya pada tinta pemilu dengan benar, bukan sekadar mencelupkan, sehingga tidak mudah untuk dibersihkan. Ini penting supaya tidak ada pemilih ganda yang memanfaatkan kelengahan petugas KPPS di TPS, dimana pencoblosan pada pemilu ini masih dalam suasana bulan puasa. 

Proses pencelupan jari usai mencoblos. Image: bandung.bisnis.com

Masih harus disyukuri bahwa proses hitung cepat atau quick count oleh lembaga survey yang telah diakreditasi oleh KPU setelah penghitungan suara di TPS bisa menjadi acuan untuk mencegah terjadinya kecurangan proses penghitungan suara atau pemalsuan hasil hitung suara di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Lalu, apa yang harus dan bisa dilakukan oleh para saksi dan terutama oleh para relawan?

1. Ketika proses pencoblosan berlangsung pada Pilpres 9 Juli 2014, maka para saksi dari para calon harus hadir dan memperhatikan dengan seksama penghitungan suara, dan ikut menandatangani formulir C1, serta membawa buktinya untuk diserahkan kepada pihak capres yang diwakilinya. 

Iwan Fals dan istri nyoblos. Image: banjarmasin.tribunnews.com

2. Para relawan juga perlu hadir di setiap TPS, jangan hanya memantau melalui quick count atau siaran televisi. Para relawan ini bisa membawa buku catatan untuk mencatat hasil akhir perhitungan suara, dan melaporkannya dengan fasilitas media sosial seperti Twitter, Instagram atau Facebook. Sangat bagus bila ditambah foto-foto suasana penghitungan suara di TPS.

3. Para pendukung resmi seperti partai pendukung capres harus memastikan bahwa surat suara diikuti perkembangannya ketika masuk pada tahap rekapitulasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, apakah cocok dengan hasil perhitungan di TPS.

Bimbim Slank di TPS. Image: suara.com

4. Para relawan juga harus mewaspadai politik uang yang konon bukan hanya akan dilakukan dengan cara klasik seperti serangan fajar. Politik uang ini bisa saja dilakukan dengan janji-janji yang mengikat seperti renovasi mesjid, renovasi pesantren, dan cara-cara lain seperti pengiriman surat yang dikirim kepada para guru di berbagai sekolah, meskipun telah dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak etis atau melanggar etika pemilu.

Jokowi dan Iriana Joko Widodo usai nyoblos. Image: satuharapan.com

Pilpres 2014 merupakan pemilihan presiden yang sangat strategis untuk menyambut pelaksanaan masyarakat ASEAN pada 2015. Presiden terpilih juga akan menghadapi berbagai tantangan berat - bukan hanya melaksanakan janji pada kampanye pemilu - juga tantangan lain seperti kesehatan, pendidikan, pemberantasan korupsi, penguatan KPK, masalah lingkungan hidup, kesejahteraan guru, PNS, TNI dan Polri, dan tentu saja pembangunan infrastruktur yang banyak terbengkalai dan kurang mendapat perhatian di masa pemerintahan sebelumnya.

Presiden baru juga harus menjamin Indonesia tidak lagi selalu berada dalam masa transisi demokrasi, sehingga bisa menjadi negara yang tetap menjaga impian para pendiri bangsa yaitu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana plurarisme dalam kehidupan beragama, kerukunan antar suku dan etnis harus dijamin, begitu pula kebebasan berekspresi dalam bidang seni dan kebudayaan yang diharapkan bisa melahirkan bangsa yang lebih beradab dan berbudaya. Jika keberagaman bangsa dalam bingkai NKRI yang dikuatkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, maka Indonesia - dari sudut ekonomi - akan banyak melahirkan pengusaha muda di bidang ekonomi kreatif. 

Prabowo dan Fadli Zon nyoblos bareng. Image: pemilu.tempo.co

Apakah para pemilih bisa mengandalkan para penegak hukum seperti kepolisian, TNI dan tentu saja para penyelenggara Pemilu khususnya KPU bisa netral, begitu pula Panwaslu, Bawaslu dan lembaga terkait lainnya? 

Panglima TNI dan Kapolri harus menjamin TNI dan Polri tetap netral, dan siap bertindak bila menemukan kecurangan atau intimidasi pada proses Pilpres 2014 ini. Rakyat sangat berharap Polri dan TNI bisa berfikir, berkata-kata dan berbuat yang profesional sesuai perintah undang-undang. 

Omong-omong apakah para saksi dan para relawan siap untuk mencegah segala kecurangan, intimidasi, suap menyuap, politik uang, serangan fajar dan kecurangan pemilu lainnya?